Senin 29 Aug 2016 13:34 WIB

Bawaslu: Jakarta Berpotensi Konflik Horizontal

Rep: Mas Alamil Huda/ Red: Esthi Maharani
Bawaslu
Bawaslu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengeluarkan hasil penelitian terkait potensi kerawanan di setiap daerah jelang pilkada serentak 2017. Hasilnya, DKI Jakarta masuk kategori 'kerawanan sedang' bersama tiga provinsi lain yakni Sulawesi Barat, Gorontalo dan Bangka Belitung.

Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan, indeks kerawanan pemilu (IKP) atau potensi kerawanan pilkada DKI Jakarta bukan dari aspek penyelenggara, tapi terkait kontestasi. Kendati demikian, hal tersebut bisa berpotensi terjadi konflik horizontal jika tidak diantisipasi dari sekarang.

"Rawannya (pilkada DKI 2017) bukan dari segi penyelenggara tapi kontestasi. Di situ ada dinamika yang perlu dicermati bersama. Bisa jadi (konflik horizontal) kalau kita tidak mengantisipasi," kata dia di Jakarta, Senin (29/8).

Muhammad mengatakan, penelitian dilakukan di 101 daerah yang melangsungkan pilkada serentak 2017 dan terdiri dari tujuh provinsi dan 94 kabupaten/kota. Penilaian IKP 2017 ini dibedakan dalam tiga kategori kerawanan yakni tinggi, sedang dan rendah.

Dalam penelitian ini, provinsi yang masuk kerawanan tinggi yakni Provinsi Papua, Papua Barat, Aceh dan Banten. Sementara kerawanan sedang adalah DKI Jakarta, Sulawesi Barat, Gorontalo dan Bangka Belitung. Sisanya masuk kategori kerawanan ringan.

Sedangkan untuk kabupaten/kota, sebanyak empat daerah masuk kerawanan tinggi, 40 daerah rawan sedang, dan 50 daerah rawan rendah.

Muhammad mengingatkan, semua pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan pemilu menjadikan hasil penelitian ini sebagai acuan untuk memetakan daerah-daerah dengan tingkatan kerawanan yang ada. Agar, kata dia, konflik yang mungkin bisa terjadi dapat dicegah.

"Kami mendorong para pihak untuk lebih serius mengelola pilkada, terutama penyelenggara dan peserta," ujar Muhammad.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement