REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Uji coba angkutan umum lingkungan roda tiga jenis bajaj di Kota Bekasi, Jawa Barat, menuai komentar beragam dari berbagai kalangan masyarakat setempat. "Operasional bajaj sebagai alat transportasi lingkungan di Kota Bekasi sangat tidak tepat, selain berpotensi menimbulkan konflik antarpengusaha angkutan umum, juga bisa memperparah kemacetan," kata Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi, Renold Tambunan di Bekasi, Ahad (16/10).
Menurut dia, kebijakan Dinas Perhubungan Kota Bekasi yang membatasi area pelayanan bajaj hanya di dalam lingkungan perumahan saja bisa bersinggungan dengan ojek pangkalan atau tukang becak. "Saat ini saja belum reda pertikaian ojek online dengan ojek pangkalan, sudah ditambah lagi dengan kehadiran bajaj," katanya.
Menurut Renold, bukan tidak mungkin bajaj akan beroperasi ke jalan raya meskipun pemerintah berencana membuat regulasi yang mengatur bajaj hanya di lingkungan pemukiman maupun perumahan. "Kalau sudah melebar ke jalan raya, lalu lintas kendaraan akan semakin semwrawut, seperti di Jakarta," katanya.
Hal senada diungkapkan pengurus Paguyuban Warga Perumahan Pondok Mitra Lestari, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, M Zani. "Mestinya pemerintah merapikan transportasi yang ada dengan menyelaraskan trayek agar tak ada yang bersingunggan," katanya.
Selain itu, kata dia, pemerintah juga perlu menyinergikan program penyelesaian kemacetan lalu lintas dengan moda pendukung yang layak. "Misalnya peremajaan angkutan yang sudah habis usianya. Bukan malah menambah dengan bajaj yang justru menambah volume angkutan," katanya.
Dikatakan Zani, angkutan roda tiga itu tiga kali lebih besar ketimbang sepeda motor. "Kalau di lingkungan lebih baik menggunakan sepeda motor, kan sudah ada transportasi online yang lebih memudahkan warga perumahan memperoleh angkutan," katanya.
Sementara itu, warga Kampung Cerewed, Bekasi Timur, Satria Kartika (33), mengaku mendukung bajaj masuk ke dalam perumahannya, namun dengan syarat biayanya harus murah. "Bajaj ini kan yang saya dengar ramah lingkungan dengan bahan bakar gas, saya rasa tidak masalah," katanya.
Menurut dia, kebijakan itu tepat diambil pemerintah mengingat masyarakat perumahan di wilayah itu butuh angkutan umum pengumpan menuju ke jalan utama, sehingga tidak selalu bergantung pada kendaraan pribadi. "Kadang kalau lagi tidak ada motor di rumah, saya harus jalan ke depan perumahan sejauh 2 kilometer untuk naik angkot. Kalau naik becak atau ojek masih mahal ongkosnya," katanya.
Sementara itu, Pemkot Bekasi mulai Senin (17/6) akan menguji coba operasional Bajaj di kawasan Bekasi Timur selama sepuluh hari ke depan untuk memantau animo masyarakat penggunanya. Kendaraan itu didatangkan perusahaan otomotif TVS yang bekerja sama dengan Dinas Perhubungan setempat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika