REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Eksekutif Bank Dunia menyetujui Pinjaman Kebijakan Pembangunan (Development Policy Loan) Reformasi Logistik Indonesia sebesar 400 juta dolar AS atau sekitar Rp 5,2 triliun untuk memperbaiki sistem logistik dan memperlancar konektivitas.
"Reformasi ini akan membantu Indonesia mencapai sasaran pertumbuhan inklusif yang lebih tinggi," kata Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia Rodrigo Chaves dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (3/11).
Chaves menjelaskan pendanaan sebesar 400 juta dolar AS akan mendukung Indonesia mengatasi hambatan rantai pasokan, seperti dwelling time atau waktu bongkar muat yang lama di pelabuhan serta banyaknya prosedur izin perdagangan. Hambatan bongkar muat tersebut membuat biaya logistik Indonesia menjadi 25 persen untuk penjualan manufaktur, dibandingkan 15 persen bagi Thailand dan 13 persen untuk Malaysia.
Saat ini, biaya pengiriman sebuah peti kemas berisi jeruk dari Shanghai, Cina ke Jakarta lebih murah dibandingkan biaya pengiriman barang serupa dari Jakarta ke Padang, Sumatra Barat. Padahal jarak antara kedua kota di Indonesia tersebut hanya seperenam jarak antara Jakarta dengan Shanghai. "Logistik yang lebih baik untuk meningkatkan konektivitas akan memberi dampak signifikan bagi daya saing negara juga terhadap kemiskinan. Perbaikan logistik bisa mengurangi biaya barang dan jasa, khususnya di wilayah terpencil dan tertinggal Indonesia," kata Chaves.
Pinjaman Kebijakan Pembangunan Reformasi Logistik ini juga akan mendukung Indonesia melakukan masa transisi, yaitu beralih dari ekonomi yang bergantung kepada komoditas menuju ekonomi berbasis manufaktur yang berdaya saing tinggi. Senior Economist Bank Dunia Massimiliano Cali menambahkan biaya logistik yang mahal dan tidak handal merupakan salah satu hambatan bagi peningkatan daya saing Indonesia. "Teratasinya hambatan tersebut akan menambah produksi dan ekspor, sehingga mengangkat pertumbuhan ekonomi. Dengan berakhirnya masa kejayaan komoditas, kebutuhan untuk memperbaiki daya saing dalam hal produksi non-komoditas menjadi semakin penting," ujarnya.
Tiga komponen utama pendanaan ini adalah peningkatan kinerja pelabuhan, peningkatan daya saing layanan logistik, serta memperkuat fasilitasi perdagangan. Dukungan Bank Dunia terhadap reformasi logistik merupakan bagian penting dari Kerangka Kerja Kemitraan Negara Kelompok Bank Dunia di Indonesia, yang berpusat pada prioritas pemerintah untuk membawa perubahan besar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika