REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyadari perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) masih terhambat pembiayaan yang lebih mahal dibanding pembiayaan konvensional. Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Bobby Hamzar Rafinus menyebutkan, hal ini yang membuat pemerintah akan semakin gencar menyalurkan kredit untuk UMKM berbasis syariah dari bank-bank syariah.
Bobby mengatakan, selain lebih mahalnya pembiayaan syariah, perkembangan UMKM berbasi syariah juga terganjal oleh terbatasnya jumlah lembaga keuangan syariah yang melayani pembiayaan syariah. Hal itu terutama UMKM yang berada di daerah dan akses kepada perbankan syariah yang belum optimal. Ia menyebutkan, akses kepada perbankan syariah bisa dibilang masih terbatas dibanding perbankan konvensional. Hal ini yang membuat pelaku UMKM terkadang memilih pembiayaan dari bank konvensional dibanding lembaga keuangan syariah.
"Lembaga keuangan syariah belum banyak dan biayanya relatif tinggi. Untuk itu dalam waktu dekat KUR akan disalurkan kembali melalui perbankan syariah. Semoga ini akan meningkatkan akses UMKM yang memilih pembiayaan syariah," ujar Bobby, Senin (7/11).
Sementara untuk penyaluran kredit untuk UMKM berbasi syariah, Bobby menyebutkan pemerintah telah bekerja sama dengan BRI Syariah. Mengenai berapa jumlah kredit yang akan disalurkan untuk tahun depan, ia mengaku belum ada target angka pasti tetapi jumlahnya diharapkan akan meningkat. "Silakan UMKM pinjam ke BRI Syariah," katanya singkat.
Data Otoritas Jasa Keuangan, NPF gross untuk semester pertama tahun ini mengalami penurunan (YOY) dari 4,89 persen (Juli 2015) menjadi 4,81 persen (Juli 2016). Sementara, profitabilitas yang tercermin dari rasio ROA meningkat dari 0,91 persen (Juli 2015) menjadi 1,06 persen (Juli 2016). Sedangkan, rasio BOPO membaik dari 94,19 persen (Juli 2015) menjadi 92,78 persen (Juli 2016).