REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menilai Pilkada serentak 2017 di Jabar masih berpotensi praktik politik uang (money politic). Pilkada serentak 20170 akan digelar di Kota Cimahi, Kabupaten Bekasi dan Tasikmalaya.

Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Yusuf Kurnia, selain itu potensi politik uang yang bersumber pada dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) juga patut diwaspadai.

"Di tiga kabupaten/kota, petahana (pejawat) turut serta dalam Pilkada, potensi mobilisasi PNS, penggunaan dana negara untuk mengumpulkan suara tentu bisa terjadi," ujar Yusuf seusai Rapat Pembinaan Penanganan, Penindakan, Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pilkada 2017 di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat, Selasa (15/11) malam.

Menurut Yusuf, potensi pelanggaran dalam pelanggaran Pilkada itu merata. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya berupaya mencegah dengan fase sosialisasi kepada aktor-aktor potensial. Yakni, mulai dari kalangan kepala desa, PNS dan organisasi masyarakat.

Yusuf mengatakan, praktik politik yang ada hingga kini tak lepas dari faktor ekonomi. Sehingga, praktik tersebut bisa terjadi di kantung-kantung kemiskinan di masing-masing kabupaten/kota. Bentuk politik uang yang terjadi, kata dia, berbeda sesuai dengan  karakteristik masyarakat masing - masing.

"Misalnya, aktivitas pemberianpo voucher pulsa hingga pemberian alat-alat ibadah," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika