REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu tidak setuju anggota TNI diberi hak pilih dalam pemilu karena akan membuat soliditas TNI terganggu.

"Belum waktunya dan mungkin masih jauh sekali dan sayapun tidak setuju ya. Kenapa? Nanti kalau hak pilih ada tentara PDI, tentara Golkar, tentara macam-macam, nanti berkelahi. Lagi partainya berkelahi, tentaranya juga berkelahi. Bahaya itu, tidak boleh. Sekarang kan bagus," katanya menjawab pertanyaan wartawan usai peringatan Hari Bela Negara di Padang, Sumatera Barat, Senin.

Sebelumnya, wacana terkait hak pilih TNI sempat bergulir. Seperti diberitakan, Panglima TNI Gatot Nurmantyo sempat ditanyakan terkait hal itu oleh Wakil Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Pemilu Ahmad Riza Patria saat Rapat Pansus DPR bersama TNI, Polri, dan Kejaksaan Agung terkait pengamanan pemilu 2019.

Dalam kesempatan tersebut Panglima TNI mengatakan, perlunya evaluasi terlebih dahulu terhadap pemilu serentak presiden, kepala daerah, DPR, DPD maupun DPRD pertama pada 2024 untuk melihat tepat tidaknya pemberian hak pilih tersebut.

Pemberian hak pilih terhadap prajurit TNI menurut dia, harus ditinjau dair seluruh aspek. Sementara menurut Anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) H Lukman Edy hak pilih TNI merupakan kemajuan dalam berdemokrasi di Indonesia. Menurutnya, tentara di hampir semua negara maju, memiliki hak pilih dalam pemilu

Ikuti Whatsapp Channel Republika