REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Agus Hermanto menyambut positif usulan hak angket guna menyelidiki kisruh Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal asal Cina yang masuk ke Indonesia. Munculnya hak angket tersebut, disebabkan pemerintah belum mengeluarkan data resmi soal rincian TKA ilegal asal Cina yang masih menetap di Indonesia. Agus mengatakan, keberadaan mereka dapat mengganggu kedaulatan bangsa dan stabilitas nasional.
"Jadi kita melihat hak angket adalah hak anggota dewan sehingga kalo memang ada usulan biarlah ini diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada," ujar Agus di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/12).
Agus menambahkan, hak angket terkait TKA ilegal asal China itu diusulkan lebih dari 20 orang anggota DPR RI dan lebih dari satu fraksi. Kemudian akan disampaikan kepada pimpinan dan didalam pimpinan diproses sesuai dengan perundang-undangan MD3, dan disampaikan dalam paripurna.
Kemudian ditanyakan kepada anggota DPR yang hadir apakah disetujui atau tidak. Bahkan, bisa saja setiap anggota nanti akan memberi usulan terkait kinerja panitia angket. "Nantinya ada anggota memang menyetujui maka diproses sesuai perundang-undangan yang ada," tambahnya.
Selain itu diduga TKA Cina yang bekerja di Indonesia bukan tenaga ahli. Justru mereka adalah tenaga kasar biasa yang biasa bisa dilakukan oleh rakyat Indonesia sendiri. Maka seharusnya, apabila sektor formal yang memang bisa dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia dan tentunya sebaiknya dilakukan oleh masyarakat Republik Indonesia.
Di lain pihak saat ini di Cina sedang mengalami perubahan dari industrialisasi kepada teknologi. Sehingga dengan adanya teknologi yang canggih industri-industri dilaksanakan oleh tenaga kerja yang sangat efektif. Akibatnya Cina pun melahirkan banyak pengangguran. Tentunya tidak hanya di Indonesia, diseluruh dunia juga diserang TKA asal Cina tersebut. “Ditambah lagi juga kebijakan pemerintah yang sekarang masalah bebas visa dalam artian untuk visa turis,” kata Politikus Partai Demokrat itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika