Rabu 04 Jan 2017 21:28 WIB

Debat Cagub Papua Barat akan Digelar di Jakarta

Red: Ilham
Pilkada (ilustrasi)
Foto: berita8.com
Pilkada (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, MANOKWARI -- Debat publik tiga pasang calon gubernur dan wakil gubernur Papua Barat direncanakan berlangsung di Jakarta pada 20 Januari dan 2 Februari 2017. Acara debat akan disiarkan langsung oleh salah satu stasiun televisi swasta.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Papua Barat, Amus Atkana mengatakan, penayangan ini agar masyarakat luas di Papua Barat bisa menyimak visi dan misi para calon. Dia menjelaskan, debat publik melalui stasiun televisi wajib dilaksanakan dalam tahapan pilkada.  Sesuai perundang-undangan, katanya, debat publik maksimal dilaksanakan tiga kali.

KPUD sudah berkoordinasi dan membuat kesepakatan dengan para kandidat bahwa debat publik Pilkada Papua Barat akan dilaksanakan sebanyak dua kali. "Prinsipnya, debat ini untuk mempertegas visi misi dan program kerja para calon bila terpilih memimpin Papua Barat selama lima tahun mendatang. Dengan demikian masyarakat benar-benar dapat menilai siapa yang paling layak untuk memimpin daerah ini," katanya.

Amus mengutarakan, KPUD telah memilih sejumlah panelis yang akan mengawal debat publik ini. Masing-masing dari Universitas Papua (Unipa) Manokwari, Universitas Muhammadiyah Sorong dan Universitas Hasanuddin Makassar.

Para panelis sudah membedah persoalan-persoalan mendasar yang tejadi di Papua Barat, termasuk terkait program otonomi khusus. Hal itu akan disampaikan pada debat agar mendapat tanggapan dari para kandidat.

Komisioner KPU Papua Barat, Abdul Halim Sidiq menjelaskan, kegiatan ini sudah diatur sedemikian rupa agar berlangsung dengan lancar.

"Sudah ada moderator yang ditunjuk dan dipastikan seluruhnya akan bersikap netral, termasuk para panelisnya," ujarnya.

Pada pelaksanaan debat tersebut, KPUD akan mengundang gubernur Papua Barat, Kapolda, Pandgam, dan para bupati untuk hadir menyaksikan langsung kegiatan tersebut. "Kami pun mempersilakan masing-masing kandidat untuk membawa pendukung. Namun, dengan kuota terbatas. Masalah akomodasi mereka pun di luar tanggung jawab KPU," katanya.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement