Jumat 06 Jan 2017 17:08 WIB

DPR Sarankan Menhan Indonesia-Australia Bertemu

Menkopolhukam Wiranto (kiri) bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (tengah) dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (kanan) meninggalkan kantor Presiden usai menyampaikan keterangan pers terkait kerjasama militer Indonesia-Australia di Jakarta, Kamis
Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Menkopolhukam Wiranto (kiri) bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (tengah) dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (kanan) meninggalkan kantor Presiden usai menyampaikan keterangan pers terkait kerjasama militer Indonesia-Australia di Jakarta, Kamis

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi I DPR menyarankan Menteri Pertahanan Indonesia dan Menteri Pertahanan Australia bertemu untuk menyelesaikan persoalan kerja sama militer yang dihentikan sementara oleh TNI. Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafidz mengatakan, persoalan ini harus segera diselesaikan sebelum makin berlarut.

"Permintaan maaf harus ditindaklanjuti dengan komitmen-komitmen agar ada saling menghargai ke depan," kata Meutya Hafidz di Jakarta, Jumat (6/1).

Meutya mengatakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo harus tegas untuk hal prinsip karena tidak perlu melunak namun ketegasan itu juga untuk segera mencari solusi. "Jika pihak Australia menindaklanjuti setelah permintaan maaf kemudian langsung melakukan hal-hal yang perlu diperbaiki di dalam, dari fasilitas, sistem pengajaran, dan lain-lain untuk menghormati Indonesia, maka saya rasa cukup dan kerja sama bisa diteruskan kembali," ujarnya.

Menurut dia, yang perlu dipastikan adalah agar ke depan tidak terjadi lagi hal-hal yang mencederai hubungan baik dan hubungan yang saling menghormati.  Hal itu menurut dia karena Australia adalah salah satu mitra dalam kerja sama pertahanan yang sudah cukup lama.

Sebelumnya, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia memutuskan untuk menghentikan sementara kerja sama militer dengan Australia. Selama ini kerja sama bidang pertahanan antar-kedua negara dinilai tidak menguntungkan Indonesia. "Iya betul menghentikan sementara, bukan memutuskan kerja sama," kata Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayor Jenderal Wuryanto, di Jakarta, Rabu (4/1).

Wuryanto mengatakan TNI memutuskan penundaan kerja sama militer dengan Australian Defence Force (ADF) setelah melakukan evaluasi yaitu ada hal teknis yang dianggap tidak menguntungkan TNI. Dia menjelaskan ada masalah teknis yang harus diperbaiki disempurnakan untuk meningkatkan hubungan kerja sama dan semuanya masih dalam evaluasi perlu adanya penyempurnaan, perlu ada peningkatan sehingga hal-hal teknis itu supaya diperbaiki.

"Intinya kerja sama ini mestinya harus saling menguntungkan, saling memberikan manfaat, saling menghormati dan saling menghargai," katanya.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۗوَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّأْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚفَاِذَا جَاۤءَ اَمْرُ اللّٰهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُوْنَ ࣖ
Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad), di antara mereka ada yang Kami ceritakan kepadamu dan di antaranya ada (pula) yang tidak Kami ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang rasul membawa suatu mukjizat, kecuali seizin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah, (untuk semua perkara) diputuskan dengan adil. Dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil.

(QS. Gafir ayat 78)

Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement