REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Israel menyatakan akan memotong sumbangan senilai enam juta dolar AS (atau sekitar Rp 81 miliar) ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai protes atas resolusi Dewan Keamanan yang meminta negara tersebut untuk menghentikan aksi pembangunan pemukiman Yahudi di atas tanah rampasan.
Israel sudah sejak lama dikritik oleh dunia internasional karena mempersulit pencapaian resolusi dua negara dengan membangun permukiman di wilayah yang sedianya akan menjadi bagian dari negara Palestina di masa mendatang. Pada 23 Desember tahun lalu, Amerika Serikat, yang biasanya memveto setiap resolusi yang merugikan Israel, memilih abstain sehingga meloloskan usulan 14 anggota Dewan Keamanan lainnya, meski presiden terpilih, Donald Trump mendesak pemerintah untuk menggunakan hak veto.
Perwakilan diplomatik Israel untuk PBB mengatakan bahwa sumbangan untuk badan-badan turunan PBB yang mengadopsi sikap anti-Israel, temasuk di antaranya Komite Penerapan Hak bagi Rakyat Palestina dan Divisi untuk Hak-Hak Palestina. "Tidak mungkin bagi Israel untuk mendanai badan-badan dunia yang beroperasi menentang kami di PBB," kata Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon dalam pernyataan tertulis.
Wakil Israel itu mengatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan berbagai inisiatif lain untuk menghentikan aktivitas-aktivitas anti-Israel di PBB, terutama setelah Trump resmi menjabat sebagai presiden pada 20 Januari mendatang. Palestina ingin mendirikan negara merdeka di wilayah Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur. Israel menganeksasi ketiga area tersebut saat memenangi perang 1967.
Sebagian besar negara di dunia, dan PBB, menilai bahwa pembangunan permukiman oleh Israel di Tepi Barat sebagai kebijakan yang ilegal dan membuat solusi dua negara sulit tercapai. Israel membantah pendangan itu dan mengatakan bahwa status permukiman akan ditentukan dalam perundingan damai bersama Palestina.
Perundingan damai terbaru, yang diinisiasi oleh Amerika Serikat, berakhir dengan kegagalan pada 2014 lalu.
Terakhir kali Dewan Keamanan PBB mengambil sikap yang tegas terhadap Israel terjadi pada 1979. Saat itu, Amerika Serikat juga abstain dan tidak memilih menggunakan hak veto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika