Rabu 11 Jan 2017 20:37 WIB

Pemerintah Jelaskan Penguasaan Pulau oleh Asing

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Ilham
Pulau kecil di Indonesia
Foto: wordpress
Pulau kecil di Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menegaskan asing tidak sepenuhnya memiliki suatu pulau di Indonesia. Penguasaan atas pulau-pulau di Indonesia pun diatur maksimal hanya 70 persen dari luas pulau. Sisanya, sebanyak 30 persen lahan harus digunakan untuk ruang publik, khususnya lahan terbuka hijau. Bila hak kepemlikan tanah bisa dilakukan Warga Negara Indonesia (WNI), maka orang asing hanya bisa memperoleh hak pakai.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menyebutkan, pihak asing atau swasta di Indonesia dilarang sepenuhnya memiliki satu pulau secara utuh. Yang diperbolehkan hanya lah penguasaan lahan atau hak pengelolaan lahan dengan tetap memberikan akses publik kepada masyarakat umum.

Sofyan menambahkan, investasi yang masuk ke Indonesia termasuk dengan adanya pemberian penguasaan kepada asing atas pulau-pulau di Indonesia tetap harus tunduk pada aturan. Namun, ia mengakui bahwa di sejumlah kasus, izin penguasaan lahan memang turun dari Pemda kepada investor secara penuh. Ia mengaku masih ditemukan kasus di mana penguasaan pulau diberikan 100 persen kepada pengelola.

"Ini yang perlu didudukkan kembali. Karena ada hak publik di sana. Jadi maksimum 70 persen (penguasaan). Kepentingan publik, nelayan dan masyarakat punya akses," ujar Sofyan ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (11/1).