REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA --Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyatakan, partainya ikut usulan pemerintah soal Presidential Treshold atau ambang batas presiden. PKS mengaku tak masalah berbeda dengan partai koalisinya yaitu Gerindra, yang mengusulkan Presidential Treshold dihapus.

''Nah PKS mengusulkan antara 20 -25 persen. Fraksi ikut pemerintah,'' kata Jazuli, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (16/1).

Ia menilai, meski berkoalisi dengan Gerindra, bukan berarti pandangan politiknya harus sama. Pertimbangan PKS mengambil sikap sama dengan Pemerintah agar rakyat tidak dibuat bingung dengan banyaknya calon presiden.

Selain itu, mereka ingin menyederhanakan koalisi. Tapi, dengan tidak memasung hak seseorang untuk menjadi calon presiden maupun wakil presiden. Saat ini,Pparpol yang akan diverifikasi berjumlah 13. Dirinya tidak bisa membayangkan jika semua Parpol boleh mengajukan capresnya sendiri.

''Jadi PKS ingin menyederhanakan koalisi. Kemudian memudahkan rakyat untuk melihat.  Sudah dipusingkan dengan Caleg yang begitu banyak, dipusingkan juga Capres yang begitu banyak. Dan itu saya yakin bisa lebih efisien,'' ucapnya. 

Meski sudah diajukan secara resmi dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), namun Jazuli menyatakan usulan PKS itu tidaklah mutlak. Artinya bisa saja berubah dalam dinamika pembahasannya nanti.

''Nanti DIM itu dibahas bersama pemerintah. Nanti kita lihat mana yang terbaik dengan bangsa dan negara,'' tutur dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika