REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI, Junimart Girsang mengkritisi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak kunjung menuntaskan penyidikan kasus lama. Padahal, kasus-kasus tersebut diketahui sudah cukup lama disidik KPK dan juga telah ada tersangka yang dijerat, namun demikian, tak kunjung dilimpahkan ke Pengadilan.
Di antaranya yakni kasus dugaan korupsi proyek pembangunan pusat pelatihan, pendidikan dan sekolah olahraga nasional di Hambalang, yang menjerat Andi Zulkarnaen Mallarangeng dan kasus dugaan korupsi tiga unit Quay Container Crane (QCC) Pelindo 2.
"Saya mau bertanya, kalau tersangka yang sudah lama ditetapkan, tapi belum juga dilimpahkan ke pengadilan seperti Choel Mallarangeng dan RJ Lino," kata Junirmart saat rapat kerja Komisi III DPR RI dengan KPK di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/1).
Menurut dia, bukan tradisi KPK, ketika telah menetapkan tersangka, kemudian tidak menindaklanjuti penyidikan kasus tersebut, atau tidak sampai ke pengadilan. Hal ini karena ia meyakini, KPK juga pasti memiliki bukti yang kuat saat menetapkan tersangka di setiap kasus.
"Makanya kenapa berhenti, ada apa sebenarnya, karena SDM kurang, atau apalagi yang ditunggu, biasanya kalau udah tersangka, sudah kuat, ya dilimpahkan ke pengadilan, tapi masih ada Choel dan RJ Lino di catatan kami belum juga," kata Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Karenanya, ia mendesak agar perkara tersebut segera dituntaskan KPK pada 2017 ini. Hal ini untuk memberi kepastian masyarakat terhadap penuntasan kasus korupsi tersebut.
Tak hanya itu, Junimart juga mengkritisi penyelidikan kasus oleh KPK terhadap mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi Abdurrachman yang hingga saat ini belum ada kemajuan. Padahal, Nurhadi telah beberapa kali dipanggil KPK, dan sejumlah pihak yang diduga terkait juga telah diputus bersalah oleh pengadilan.
"Soal Nurhadi juga cukup lama, kalau nggak terbukti ya diberhentikan. Beri penjelasan hukum agar masyarakat tidak menunggu," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika