REPUBLIKA.CO.ID, JEDDAH -- Organisasi Kerjasama Islam (OKI) telah meminta pemerintah Myanmar untuk memastikan pasukan keamanannya menahan diri terhadap masyarakat. OKI meminta Myanmar mengakhiri agresi terhadap Muslim.

Sekjen OKI Yousef Al Othaimeen mengatakan, penting untuk mencegah kelompok-kelompok ekstrimis kanan, untuk tidak memercik kebencian agama. Hal itu disampaikan Al Ohtaimeen di Sidang Luar Biasa, Dewan Menteri Luar Negeri OKI atas Muslim Rohingya di Kuala Lumpur, Kamis (19/1).

"Mereka (pemerintah Myanmar) harus mengakhiri tindakan agresi yang tidak memiliki pembenaran yang sah terhadap komunitas Muslim," kata Al Othaimeen, Jum'at (20/1).

Ia menuturkan, kemenangan Aung San Suu Kyi harusnya memberi harapan Myanmar akan memasuki era baru pemerintah yang inklusif. Al Othaimeen berharap, pemerintah Myanmar lebih responsif terhadap aspirasi rakyatnya, tanpa membedakan etnnis, agama dan jangan sampai terjadi diskriminasi.

Al Othaimeen menekankan, walau kemajuan yang telah dicapai dalam proses demokrasi dan transisi kepemimpinan baru, tetap ada bukti kampanye berkelanjutan dan intimidasi. Hal itu dilaporkan terus dilakukan mayoritas di Myanmar, terhadap masyarakat Muslim Rohingya di Myanmar.

"Ini jelas ditunjukkan dalam laporan yang dikeluarkan Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Zeid Ra'ad Al Hussein tahun lalu, yang mendokumentasikan berbagai pelanggaran HAM terhadap minoritas di Myanmar," ujar Al Othaimeen.

Untuk itu, ia meminta semua negara-negara OKI terutama yang di ASEAN, akan melanjutkan usaha untuk mendesak pihak berwenang Myanmar untuk memungkinkan akses untuk bantuan kemanusiaan. Selain itu, negara-negara OKI diminta memungkinkan investigasi untuk berlangsung insiden kekerasan terhadap Rohingya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika