REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mabes Polri mengerahkan 75 ribu personel dalam pengamanan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2017. Para personel Polri juga akan mengawal dan memastikan pendistribusian logistik tiba di tempat pemungutan suara (TPS).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Rikwanto mengatakan, logistik sudah harus diberangkatkan mulai H-3 sampai H-1. Pengiriman ini, terangnya, sudah melalui tahap perhitungan berdasarkan jarak tempuh ke TPS.   

"Nanti di sana kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) sudah menunggu dengan perangkatnya diamankan dulu, Polsek mengamankan pada hari H baru digeser ke TPS-TPS yang ada," kata Rikwanto di Mabes Polri, Senin (13/2).

Di tiap-tiap TPS sudah ada anggota yang berjaga. Akan tetapi lanjut dia, kekuatan anggota yang ada tentu saja beragam.

Jika TPS tersebut merupakan wilayah aman, maka satu anggota cukup untuk mengamankan TPS. Namun bila TPS berada di kawasan rawan, maka dua anggota bisa berada di TPS yang sama.

"Jadi tergantung kriteria TPS rawan, TPS aman. Rawan satu polisi dua TPS itu pun yang dekat. Agak rawan satu polisi bisa tiga sampai empat TPS. Kalau yang aman satu polisi 10 TPS. Dia bisa sambangin. Itu yang kita terapkan di lapangan," terangnya.

Pengawalan pengiriman surat suara ini lanjutnya sudah dilakukan sejak dua hari lalu. Baik pendistribusian di kota-kota besar maupun di pelosok-pelosok kampung.

"Di daerah terpencil sampai harus nyeberang laut, jalan kaki, naik getek nyebrang sungai. Bahkan kadang-kadang tidak ada kendaraan lagi kita taruh di kuda atau keledai lalu kita bawa ke pedalaman," kata dia.

Segala upaya itu dilakukan agar Pilkada serentak dapat terlaksana dengan aman dan lancar.

"Tujuannya supaya pada waktu hari H itu serentak bisa dilakukan. Sekarang sih masih berjalan di daerah-daerah Indonesia Timur," kata dia.