REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Dewan Keamanan PBB mengecam peluncuran rudal terbaru yang dilakukan oleh Korea Utara (Korut) pada Ahad (12/2) lalu. PBB mendesak \seluruh negara anggota menegakkan sanksi dan melipatgandakan upaya menghentikan tindakan tersebut kembali dilakukan.
Rudal balistik yang diluncurkan oleh Korut merupakan yang pertama kali dilakukan pada 2017. Sepanjang 2016, setidaknya negara terisolasi itu melakukan uji coba perangkat nuklir sebanyak lima kali, termasuk bom hidrogen dan satelit.
Dewan Keamanan belum memberitahu informasi secara rinci langkah apa saja yang mungkin diambil. Sejak 2006 lalu, sanksi telah dikenakan atas peluncuran tes rudal nuklir dan balistik yang dilakukan Korut.
"Para anggota Dewan Keamanan menyesalkan semua peluncuran rudal yang dilakukan Korut. Kami menyerukan agar semua negara anggota melipatgandakan upaya untuk melaksanakan langkah-langkah yang kami tetapkan," ujar pernyataan Dewan Keamanan PBB, Senin (13/2).
Jepang sebelumnya telah meminta pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB atas peluncuran rudal terbaru Korut. Negara itu ingin melaksanakan resolusi yang telah dibuat secara menyeluruh atau bahkan mempertimbangkan penambahakan sanksi.
"Kami mengutuk peluncuran dan jelas kita harus melaksanakan resolusi yang sangat kuat dan sudah dimiliki saat ini," jelas duta besar Jepang untuk PBB Koro Bessho.
Dewan Keamanan PBB telah mengadopsi resolusi terbaru yang berisi sanksi terhadap Korut pada Desember 206. Di dalam sanksi itu, semua negara anggota akan membatasi ekpor ke negara yang dipimpin oleh Kim Jong itu.
Peluncuran rudal Korut kali ini juga pertama kali dilakukan dalam Pemerintahan AS yang dipimpin Donal Trump. Ia sebelumnya mengatakan bahwa hal ini menjadi masalah yang besar dan tidak segan melakukan langkah lebih keras untuk mengecam tindakan tersebut.
"Korut adalah masalah besar dan kami akan menanganinya dengan sangat kuat," kata Trump.
Ikuti Whatsapp Channel Republika