REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Bambang Sadono menilai kegagalan program KTP elektronik bukan semata persoalan hukum yang menyeret banyak pejabat publik dalam dugaan korupsi, melainkan dari gagasan atau visinya. "Kalau persoalan hukum terkait dugaan korupsi, silakan itu ranah penegak hukum. Namun, ternyata visi KTP-el ini kan gagal karena banyak menimbulkan persoalan," kata senator asal Jawa Tengah itu di Semarang, Senin (13/3).
Hal tersebut diungkapkannya di sela diskusi publik bertajuk "Melawan Hoax di Media Sosial" yang terselenggara atas kerja sama DPD RI dengan Yayasan Adi Bakti Wartawan, di Hotel Puri Garden, Semarang. Mantan Sekretaris Jenderal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) itu mengatakan, server untuk menyimpan data KTP-el ternyata dapat diakses dari luar negeri sehingga mengindikasikan ketidaksiapan pemerintah dengan program itu.
"Lha ini ternyata data server-nya ada di luar negeri, berarti mereka kan bisa memanfaatkan data itu selaku pengendali server. Bahkan, untuk membaca kartu saja ternyata pemerintah belum siap," katanya.
Di sisi lain, kata pria kelahiran Blora, 30 Januari 1957 itu, masyarakat selama ini sudah dikejar dengan penerapan KTP-el yang dicita-citakan sebagai sumber data seluruh penduduk Indonesia. "Katanya, KTP-el itu bisa digunakan sebagai basis data terpadu yang bisa dikoneksikan ke dunia perbankan, dan sebagainya. Bahkan, dulu sempat beredar kabar KTP-el tidak boleh difotokopi yang ternyata tidak benar," katanya.
Artinya, kata dia, manajemen kenegaraan berkaitan dengan penggunaan anggaran negara sebesar itu untuk kepentingan program KTP-el ternyata tidak mencapai tujuan yang dicita-citakan. Belum lagi, kerugian negara akibat dugaan korupsi proyek KTP yang diperkirakan mencapai Rp 2,3 triliun.
"Ya, kenapa dulu masyarakat dikejar-kejar untuk program KTP-el yang katanya semua serba elektronik. Sekarang tidak ada fungsinya. Elektroniknya di mana?" kata Bambang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika