REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menyampaikan dirinya sempat membahas terkait usulan hak angket kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP-elektronik dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebelum pertemuan antara para pimpinan lembaga negara dengan Presiden berlangsung, Fahri mengaku sempat membahas masalah ini secara informal.
"Dalam obrolan informal tentu itu saya sampaikan karena setelah kita baca-baca ini keganjilannya itu luar biasa," kata Fahri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/3).
Menurut Fahri, dalam kasus dugaan korupsi proyek KTP-el ini terdapat potensi konflik kepentingan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menuding, Ketua KPK ikut berkonflik dengan Kementerian Dalam Negeri dalam kasus ini.
"Karena mantan lembaga pengkajian pengadaan barang dan jasa ini datang dengan kecenderungan kepada konsorsium yang kalah itu. Itu jelas sekali itu dalam keterangan yang disampaikan oleh para mantan pejabat di Kemendagri bahwa memang ada konflik of interest. Begitu Agus menjadi ketua KPK, dia menetapkan tersangka gitu loh. Artinya, dia membawa konflik lama yang dia sudah hadapi dari awal," jelas dia.
Fahri menilai, presiden terkejut terhadap keterangan yang disampaikannya itu. Menurut dia, Jokowi belum mendapatkan laporan terkait hal ini. Salah satu hal yang membuat Jokowi terkejut, lanjut Fahri, yakni sudah dilakukannya audit oleh BPK terhadap proyek KTP-el ini.
"Saya bilang kasus ini sebetulnya udah diaudit tiga kali oleh BPK dan tidak ada masalah, tiba-tiba sekarang kok meledak, beliau kaget sekali 'oh udah ada audit?'," ucapnya.
Karena itu, Fahri pun mendorong agar Ketua KPK segera mengundurkan diri dari posisinya. Kepada Jokowi, ia juga menyampaikan agar dilakukan penyelidikan secara menyeluruh terkait kasus dugaan korupsi KTP-el ini.
Menurut dia, Jokowi pun tak berkeberatan jika dilakukan penyelidikan. Kendati demikian, dirinya masih menunggu respon dukungan dari pemerintah terhadap usulan hak angket ini.
"Ya beliau kan presiden ya. Jadi semakin terang beliau semakin positif aja melihatnya. Jadi tidak ada masalah. Toh ini kan kasus pemerintahan periode lalu kan bukan beliau. Artinya pak Jokowi bersih tangannya di sini, gitu loh," ucap dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika