REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mempertanyakan alasan Mahkamah Konstotusi (MK) yang sempat menutupi hilangnya berkas perkara perselisihan Pilkada dari Kabupaten Dogiyai, Papua. Sebab, menurutnya kebohongan tersebut lah yang malah membuat hilangnya berkas tersebut semakin menjadi masalah.

"Itu dia, itu ada apa sebetulnya? Karena itu kan menimbulkan masalah. Kalau hilang dari awal bilang saja hilang dari awal, tercecer di mana kek, dimakan rayap kek," kata Margarito saat dihubungi Republika, Kamis (23/2).

Margarito melanjutkan, ketidakkonsistenan MK dalam kasus hilangnya berkas ini membuat publik semakin bertanya-tanya. "Ini semua kan mengundang orang bertanya, ketidakkonsistenan dan keragaman informasi atas satu hal yang nyata ini mengakibatkan orang bertanya," ucap Margarito.

Sebelumnya, pada Rabu (15/3), Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi M. Guntur Hamzah membantah isu adanya berkas permohonan perkara sengketa hasil Pilkada Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Markus Waine dan Angkian Goo. Menurutnya, seluruh urusan perkara sengketa Pilkada berjalan sesuai dengan rencana dan tidak ada data yang hilang.

Tetapi, pada Rabu (22/3), Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat membenarkan adanya berkas perkara yang hilang, yakni berkas sengketa Pilkada Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua. Menurut Arif, hilangnya berkas tersebut karena dicuri oleh empat orang pegawai MK yang terdiri dari dua orang Satpam senior dan dua orang PNS di lembaga tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika