REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumberdaya Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan negoisasi antara Pemerintah dan Freeport sudah semakin maju. Luhut mengatakan Freeport meminta untuk tetap membayar pajak pada skala 42 persen.
Luhut mengatakan jika memang Freeport hendak membayar sebesar itu silahkan saja. Sebab ia menilai Freeport sendiri yang akan merugi sebab tren pajak Indonesia saat ini sedang menurun.
"Kalau dia (Freeport) mau nail down (tetap), 42 persen dia bayar pajak all the way, ya bayarlah itu. Padahal kan pajak kita cenderung menurun. Ini sekarang sedang dibahas," ujar Luhut di Kantornya, Jumat (24/3).
Luhut mengatakan selain persoalan pajak, pemerintah tetap meminta Freeport untuk tetap berkomitmen membangun smleter. Ia mengatakan jika pemerintah tidak kunjung membangun smelter maka pemerintah tidak akan membuka keran ekspor bagi Freeport.
"Beberapa opsi sudah jalan. Tapi kita gak mau dia yang atur. Smelter harus tetap dibangun," ujar Luhut.
Luhut mengatakan disatu sisi persoalan yang masih dibahas ketat adalah persoalan disvestasi. Luhut mengatakan Indonesia harus bisa memegang saham mayoritas agar tak terus berada dalam posisi yang minoritas.
Ia mengatakan kepemilikan saham 51 persen tersebut nantinya akan dibahas lebih rinci. Sebab, menurut Luhut, perhitungan total aset antara pemerintah dan Freeport masih belum menemukan kecocokan.
Ia mengatakan Freeport memasukan komponen cadangan yang belum dieksplorasi dalam total aset. Hal tersebut, kata Luhut, tidak masuk akal.
"Cadangan dalam bumi itu punya negara dong. Jangan ikut dimasukan ke dalam aset mereka," ujar Luhut.
Ia juga mengatakan dengan Indonesia menjadi saham mayoritas maka kedepan bisa dilakukan joint management. Ia mengatakan dengan indonesia menjadi pemilik saham mayoritas maka struktur organisasi dalam perusahaan bisa dibagi dua.
"Dengan kita 51 persen dan Freeport 49 persen, nanti akan joint management tapi yang memimpin Indonesia. Misal Direktur Operasi yang pimpin dia, wakilnya kita. Direktur Keuangannya yang pimpin kita wakilnya kita, CEO nya Indonesia. Kira-kira seperti itulah perusahaan yang profesional," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika