REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Lukman Edy menyampaikan soal sistem pemerintahan yang pernah menjadi pilihan untuk Indonesia, federal atau negara kesatuan. Menurut Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, sebelum Indonesia merdeka, para pendiri bangsa sudah mendiskusikan penggunaan sistem federal atau negara kesatuan. Waktu itu ada yang mengusulkan negara federal, tapi juga ada mengusulkan negara kesatuan. 

"Misalnya, kerajaan-kerajaan di Malaka, menginginkan pemerintahan federal, karena di sana banyak kerajaan. Tapi, karena lebih banyak yang memilih negara kesatuan maka Indonesia kemudian menjadi negara kesatuan," jelas Lukman Edy di depan 100 peserta Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, di Makassar, Sabtu (25/3).

Lanjut Lukman Edy, setelah reformasi ide negara federal ini muncul kembali. Kata Lukman, ide itu mucul sebagai akibat dari keresahan yang dibuat oleh pemerintahan sebelum 1998.  Karena, waktu itu, pemerintahan sangat sentralistik, kekayaan negara kebanyakan digunakan untuk membangun Jakarta, sementara daerah tetap miskin. Menurutnya, kalau kemudian muncul otonomi daerah seluas-luasnya, itu adalah pilihan jalan tengah, 

Menurut Lukman, otonomi daerah seluas-luasnya ini sebagai koreksi terhadap pemerintah sebelum 1998. Kemudian otonomi daerah seluas-luasnya ini tidak jauh dari federasi. Hanya, kata dia, kalau saja waktu itu pilihannya jatuh pada sistem federal maka sangat berbahaya. Sebab, masih kata Lukman, sistem federal ini dekat sekali dengan disintegrasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika