Selasa 28 Mar 2017 16:07 WIB

Sandiaga Bagikan KJP Plus

 Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan - Sandiaga Uno kunjungi Dewan Pers di Jalan Kebon Sirih lantai 4, Jakarta Pusat, Jumat (24/3). Sandiaga Uno mengatakan berita simpang siur atau hoax terhadap Anies-Sandi akan diklarifikasi.
Foto: dok.Istimewa
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan - Sandiaga Uno kunjungi Dewan Pers di Jalan Kebon Sirih lantai 4, Jakarta Pusat, Jumat (24/3). Sandiaga Uno mengatakan berita simpang siur atau hoax terhadap Anies-Sandi akan diklarifikasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon Wakil Gubernur DKI nomor urut 3, Sandiaga memberikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus kepada seorang warga Joglo, Jakarta Barat, Selasa (28/3). KJP yang diberikan tersebut bentuknya seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang terbuat dari mika berwarna biru.

Sandiaga mengatakan KJP Plus sebagai bukti bahwa bila bersama Anies Baswedan yang memimpin Jakarta tidak akan menghapus KJP. Ia menekankan kabar yang menyebut KJP akan dihapus bila Anies - Sandi menang adalah fitnah yang dilakukan secara masif.

"Ini karena adanya kekhawatiran warga yang telah menjatuhkan kepada pasangannya kepada Anies - Sandi, tapi terbebani khawatir kalau KJP dihapus maka disuruh pegang KJP Plus sebagai jaminan," kata Sandiaga.

Dia menambahkan bila pasangan Anies - Sandi mendapatkan amanah memimpin Jakarta maka diberikan jaminan KJP bahkan nilainya ditingkatkan dengan dapat mengambil uang tunai.

"Sekarang kita sudah bagikan dalam kegiatan-kegiatan sosial besar seperti ini," kata Sandiaga.

Dia mengatakan rencananya ke depan akan ada beberapa koreksi dan introspeksi, karena penyebaran KJP saat ini kepada warga belum merata.

"Ada beberapa koreksi dan introspeksi bahwa KJP itu belum terlalu merata kita harapkan nanti peran RT/RW untuk siapa yang layak mendapat KJP, tapi belum mendapat KJP dan ini yang pasti kita sasar," kata Sandiaga.

Hal itu memastikan seluruh warga ada dalam yang berhak mendapat KJP akan mendapat KJP tanpa ada golongan - golongan atau diskriminasi, katanya.

sumber : antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement