REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan belum menerima surat resmi terkait penetapan mantan Wali Kota Jakarta Barat, Fatahillah dalam kasus korupsi pengadaan kegiatan penertiban refungsionalisasi sungai dan PBH di wilayah kota administrasi Jakarta Barat pada 2013. Ia hanya baru mendengar terkait penetapan tersangka Fatahillah dari informasi lisan wali kota lainnya.
"Saya belum sempat ketemu beliau (Fatahillah) belum konfirmasi juga masalahnya apa, yang jelas masalah terkait dengan posisi jabatan beliau ketika menjadi Wali Kota Jakarta Barat, tapi selebihnya tidak tahulah terkait dengan masalahnya apa nggak begtu jelas," ujar Sumarsono di Balai Kota, Jumat (31/3).
Sumarsono berharap agar semua masalah tersebut mudah diselesaikan dan tidak berlanjut. Ia kemudian mengatakan saat ini sudah tidak banyak terjadi pungutan liar (pungli). Kalaupun ada, Sumarsono mengatakan, hanya pungli yang dilakukan oleh tukang parkir.
"Saya kira sudah jauh berubah sekarang. Relatif lebih bersih, lebih bebas dari korupsi untuk saat-saat ini ya. Saya juga nggak menemukan 3,5 bulan, ditambah hampir 1,5 bulan disini pun tidak merasakan ada nuansa korupsi," katanya.
Selain itu, Sumarsono mengatakan adanya satu pakta integritas, transparansi, dan keterlibatan masyarakat untuk pencegahan korupsi. Masyarakat bisa melaporkan temuan lewat sosial media ataupun lewat media.
"Inilah semuanya pencegahannya. Yang jelas kalau secara formal mereka sudah taken pakta integritas, sudah sumpah dan seterusnya sudah dilakukan. Jadi sebenarnya usaha tambahannya tinggal kontrol sosial saja, saya kira. Terutama lewat media sering bisa menemukan sesuatu, tapi media jangan provokatif," ujarnya.
Sebelumnya, mantan Wali Kota Jakarta Barat Fatahillah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan kegiatan penertiban refungsionalisasi sungai dan PBH tahun 2013. Kegiatan tersebut merupakan bagian kegiatan pengendali proyek banjir yang bersumber dana APBD dan APBD-P.
Ikuti Whatsapp Channel Republika