REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tokoh Muda Golongan Karya (Golkar) Ahmad Doli Kurnia menganggap pencekalan Setya Novanto (Setnov) merupakan sinyal dari KPK bahwa mereka telah memiliki cukup bukti atas keterlibatan Setnov dalam kasus megaskandal korupsi kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el).
Menurut Doli, dengan situasi seperti itu bagi Partai Golkar seharusnya tidak ada pilihan lain selain segera konsolidasi mengambil langkah antisipasi hingga kemungkinan terburuk, bila tidak ingin selalu dibawa-bawa, menjadi bulan-bulanan, dan dikaitkan dengan kasus tersebut secara institusi.
"Beberapa waktu lalu saya pernah menyampaikan bahwa seluruh stakeholder partai harus sudah bisa duduk bersama membicarakan kasus yang sedang dihadapi oleh ketua umum, termasuk sampai membicarakan perlunya kepemimpinan baru baik sementara ataupun permanen. Sekarang tingkat keseriusannya harus semakin tinggi, opsi langkah-langkahnya pun harus semakin konkret," ujar Doli, Selasa (11/4).
Jika merujuk pada perkembangan sidang dan langkah yang diambil KPK, Doli mengatakan, pembicaraan yang dilakukan di tingkat pimpinan partai sudah harus lebih tegas. Pergantian kepemimpinan, menurut dia, sudah hampir bisa dikatakan bukan lagi menjadi opsi, tapi keharusan.
"Tinggal pilihannya sementara atau permanen. Bila yang dipilih adalah pergantian sementara, ya segeralah dilakukan. Atau bila pilihannya pergantian secara permanen, maka step-stepnya pun harus dipersiapkan," katanya.
Belajar dari pengalaman sebelumnya, kata dia, yang terpenting adalah tidak terciptakanya kegaduhan, konflik, dan dapat dukung oleh semua pihak demi menjaga konsolidasi agenda dan program serta menyelamatkan partai.
"Jadi bagi kawan-kawan di DPP, jangan lagi malu-malu dan berpura-pura sungkan untuk memulai membahas hal tersebut. Juga termasuk dewan pembina, dewan kehormatan, dan dewan pakar. Semua yang dilakukan adalah demi untuk kebaikan partai dan mungkin juga untuk kebaikan Pak Setya Novanto," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika