REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Pemerintah Arab Saudi memerintahkan kementerian dan lembaganya untuk meninjau ulang proyek infrastruktur dan pembangunan ekonomi yang belum selesai senilai miliaran dolar AS. Sumber pemerintah menyebutkan peninjauan ini bertujuan untuk melindungi atau merestrukturisasi proyek-proyek tersebut.
Untuk membuat anggaran negara lebih efisien, pemerintah Arab Saudi pada tahun lalu telah membuat badan khusus untuk Rasionalisasi Penjadwalan Modal dan Operasional Proyek. "Badan khusus ini sedang menyusun daftar proyek yang pelaksanaannya masih di bawah 25 persen," kata sumber tersebut kepada Reuters, Ahad (16/7).
Banyak dari proyek-proyek ini merupakan peninggalan dari booming harga minyak dunia selama satu dasawarsa, yang berakhir ketika harga minyak mulai meluncur pada pertengahan 2014. Anjloknya harga minyak ini semakin mempersulit pemerintah Arab Saudi untuk menemukan sumber uang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan konstruksi mereka.
Para pejabat akan mempelajari kelayakan proyek tersebut sehubungan dengan dorongan reformasi pemerintah, yang bertujuan untuk melakukan diversifikasi ekonomi di luar ekspor minyak, dan memutuskan apakah akan menangguhkan mereka tanpa batas waktu atau mencoba memperbaiki kinerjanya.
"Beberapa proyek bisa dipatok sehingga bisa dieksekusi dalam kemitraan dengan sektor swasta, mungkin melalui skema kontrak build-operate-transfer (BOT)," kata satu sumber yang mengetahui rencana tersebut, yang tidak disebutkan namanya karena belum dipublikasikan.
Di bawah skema kontrak BOT, investor swasta akan membiayai dan membangun proyek serta mengoperasikannya untuk jangka waktu tertentu untuk memperoleh keuntungan sebelum akhirnya mengalihkan kepemilikannya kepada pemerintah.
Pemerintah Arab Saudi telah mengatakan bahwa pihaknya ingin mulai mengajak sektor swasta ke dalam proyek untuk mengurangi tekanan pada keuangan negara. "Proyek lain bisa ditangguhkan jika tidak memenuhi tujuan ekonomi saat ini," kata sumber tersebut.
Untuk menutup defisit anggaran yang besar yang disebabkan oleh rendahnya harga minyak, pemerintah Arab Saudi telah membatasi belanja infrastruktur sejak tahun lalu. Menteri Keuangan Mohammed al-Jadaan mengatakan pada Februari tahun ini mengatakan bahwa Badan Rasionalisasi Penjadwalan Modal dan Operasional Proyek telah berhasil menyelamatkan anggaran negara sebesar 80 miliar riyal (sekitar 21,33 miliar dolar AS).
Dalam sebuah laporan yang dirilis akhir tahun lalu, diperkirakan biaya menyelesaikan semua proyek infrastruktur yang saat ini berjalan sekitar 1,4 triliun riyal. Dalam sebuah laporan bulan Januari, konsultan Faithful + Gould memperkirakan setidaknya 13,3 miliar dolar AS proyek pemerintah Arab Saudi berisiko dibatalkan tahun ini karena tekanan fiskal dan perubahan prioritas pemerintah.
Pemerintah kemungkinan akan memprioritaskan proyek dengan kesejahteraan sosial dan pembenaran bisnis yang kuat seperti pembangkit listrik dan air. Sementara proyek "kesia-siaan" yang kurang penting seperti infrastruktur olahraga, beberapa sistem transportasi dan mungkin energi nuklir dapat dikurangi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika