REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menko Polhukam, Wiranto, mengaku pernah menghadiri acara undangan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Wiranto mengatakan kehadiran tersebut sebagai pejabat publik yang memenuhi undangan.

"Sejak saya Pangdam, saya hadir bukan berarti setuju (ideologi/red.), justru saya ingin melihat perkembangannya seperti apa. Ini kehadiran sebagai pejabat publik kan melihat perkembangan, keinginan mereka seperti apa," ujar Wiranto di Jakarta, Jumat (12/5).

Wiranto mengatakan, jika dikaitkan dengan Nawacita presiden, sudah jelas bahwa ada satu pendidikan kewarganegaraan yang mengarah pada bagaimana membangun jiwa patriotisme, nasionalisme, memperkuat perasaan bela negara. Pemerintah sedang merumuskan, mengimpelementasikan di lapangan dalam rangka Nawacita tersebut.

Maka apabila di sisi lain ada organisasi yang bertentangan dengan misi itu, jelas dilarang pemerintah. "Tatkala ideologi itu meremisi, bertentangan, kita bubarkan, nggak ada masalah," ujarnya.

Wiranto mengatakan, sampai saat ini sudah banyak laporan dari kepolisian, aparat-aparat keamanan tentang keberadaan HTI di Indonesia. HTI telah ditolak di berbagai daerah, bahkan sudah terjadi konflik horizontal antara penerima maupun yang menolak HTI. Dari hari ke hari, penolakan semakin banyak.

Fenomena itu dinilainya akan membahayakan keamanann nasional, NKRI, kesatuan bangsa dan mengganggu pembangunan nasional yang sedang pemerintah kerjakan. 

Wiranto meminta keputusan pemerintah membubarkan HTI tak diperdebatkan lagi. Ia mengajak, baik intelektual, para ulama, pengamat maupun publik agar fokus pada hal-hal lebih strategis.

"Mari kita fokuskan pada hal-hal strategis dan fokus di persaingan global dan fokus juga menangkal terutama radikalisme, terorisme," tambahnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika