REPUBLIKA.CO.ID, SOREANG- Bupati Bandung, Dadang M Naser mengungkapkan pembebasan lahan kereta cepat Jakarta-Bandung di Tegaluar, Kabupaten Bandung sudah mencapai 50 persen dari total lahan yang akan dibebaskan sebanyak 430 hektare. Diharapkan pada tahun ini sudah muncul pemenang tender.
“Mudah-mudahan di tahun ini sudah mulai ada pemenang tender yang sifatnya investasi. Kami siap bantu dalam pembebasan lahan,” ujarnya kepada wartawan di Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa (16/5).
Selain itu, dia berharap agar ke depan di wilayah kereta api cepat di Tegaluar dibangun jalan tol yang bisa tembus sampai ke Soreang, Arjasari dan Majalaya.
Ia menuturkan, terkait dengan perizinan dan DED jalur kereta cepat di Tegaluar sudah dilaksanakan dan tengah berjalan. Sementara itu, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung di Tegaluar sudah disesuaikan dengan keperluan kereta cepat Jakarta-Bandung.
Dirinya mengaku sudah bertemu dengan pihak Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) dan akan bertemu lagi untuk membahas pemantapan jalur kereta cepat di Tegaluar. Dengan adanya jalur kereta cepat di Tegaluar, katanya akan mempercepat barang dan orang serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Termasuk pertumbuhan di daerah tersebut.
“Kendala sendiri bukan di kita tapi komunikasi pusat dengan pemerintah Cina,” katanya. Dadang menambahkan saat ini masih ada beberapa lahan yang akan dibebaskan masih nego terkait harga.
Terpisah, konsultan transportasi, Haris Muhamadun mengatakan dengan adanya jalur kereta cepat di tegaluar Kabupaten Bandung maka diharapkan muncul jalur tol baru yang terkoneksi dengan Kabupaten Bandung. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Bandung harus segera merespon cepat untuk memicu pertumbuhan wilayah.
“(Tegaluar) itu awal dan akhir stasiun, itu akan lebih hidup dibanding stasiun antara. Depo kereta cepat juga akan di Tegaluar. Target beroperasi 2019,” ujarnya.
Ia menambahkan total lahan yang akan dibebaskan rencana sebanyak 430 hektare. Lahan tersebut merupakan area persawahan. Peruntukannya ke depan akan digunakan untuk lahan perkotaan dan pemukiman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika