REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Vier Agi Leventa
'Jogja Berhati Nyaman' adalah satu fragmen indah yang selalu menghiasi jalanan teduh kota Yogyakarta. Sekalimat kata untuk menggambarkan kondisi masyarakatnya, dan menjadi harapan yang terus tumbuh di dalam hati penghuninya.
Namun mari kita berhenti sejenak, dan berpikir ulang tentang hakekat sebenarnya dari slogan itu. Rethinking, apakah ia masih mendapatkan pijakan di atas tanah masyarakatnya, di mana benih itu dapat mengakar untuk senantiasa menumbuhkan kenyamanan sesungguhnya. Ataukah kini ia tinggal slogan yang hanya bertugas mempercantik jalanan kota, berdampingan dengan billboard angkuh yang menutupi Merapi kita?
Melihat lima tahun belakangan, tentu kita memperhatikan bagaimana pembangunan infrastruktur dan gedung megah; hotel, mal-mal indah, dan berbagai tempat lainnya di Yogyakarta telah berkembang begitu pesatnya.
Namun di dalam kemajuan fisik tersebut, kita menemukan satu hal yang sangat mengkhawatirkan. Bukan sekadar persoalan prilaku remaja klitih yang meresahkan, tapi lebih dari itu, yakni satu arah pembangunan masyarakat yang tak seimbang.
Jika kawan-kawan sering berkeliling kota Yogyakarta, maka akan mudah ditemukan papan iklan besar yang menawarkan rumah hunian, baik dalam bentuk kompleks perumahan ataupun apartemen. Berbagai corak bangun dan pilihan tempat diberikan pada mata yang memandang.
Namun, pernahkah kita memikirkan harga yang terpajang? Hampir kesemua hunian yang ditawarkan tak pernah di bawah angka Rp 200 juta. Sekarang waktunya kita bertanya, harga setinggi itu diperuntukkan bagi siapa?
Mari berhitung kasar. Jika kita menghitung Upah Minimum Provinsi (UMP) Yogyakarta, akan kita dapati angka yang berkisar pada Rp 1,3 juta sampai dengan Rp 1,4 juta per bulan.
Kini, anggaplah satu keluarga terdiri dari tiga individu, akan kita hitung biaya kebutuhan bulanan mereka. Dalam satu hari, untuk tiga orang rata-rata membutuhkan Rp 30 ribu untuk biaya makan (dapat dikatakan minimal sekali). Maka dalam 30 hari, kita dapatkan jumlah Rp 900 ribu. Biaya transportasi untuk R[ 10 ribu dapat digunakan dalam dua hari pemakaian, total menjadi Rp 150 ribu. Biaya sewa hunian (satu kamar kecil) Rp 300 ribu Rupiah.
Kita berhenti sampai di sini. Hanya untuk tiga kebutuhan dasar di atas, sebuah keluarga dengan asumsi satu orang bekerja telah ludes tanpa sisa. Kita belum menghitung biaya listrik, kebutuhan tambahan anak sekolah, susu, kebutuhan istri, kebutuhan kesehatan, dan setumpuk keperluan lainnya.
Hanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya saja, banyak keluarga di Yogyakarta ini ternyata keteteran. Lantas bagaimana mungkin mereka bermimpi memiliki rumah hunian sendiri, yang harganya beratus kali lipat dari gaji bulanan mereka?
Inilah pertanyaan serius bagi kita, sesungguhnya pembangunan yang begitu pesat dan masifnya di kota berhati nyaman ini ditujukan pada siapa? Kenyamanan untuk siapa yang sedang didesain? Sedangkan jika melihat elemen masyarakat bawah, hal itu terasa lebih pada sebuah pembangunan kegelisahan. Developmentalisme yang kini menyerang tampaknya hanya membangun jurang kesenjangan yang dalam. Dan hal itu dibuktikan dengan posisi satu Yogyakarta meraih gini ratio tertinggi pada September 2016 lalu, yakni 0,425.
Maka kini menjadi penting bagi kita untuk berpikir dan mengembalikan kenyamanan Yogyakarta dalam arti yang sesungguhnya. Yakni kenyamanan hidup bagi setiap lapisan, bukan hanya bagi pengembang dan orang-orang berduit metropolitan. Pembangunan yang merata dan juga bagi kemajuan pribadi insan.
*Aktivis dan Kepala Divisi Kajian Strategis Gerakan Mahasiswa (GEMA) Pembebasan, Pengurus Wilayah Yogyakarta
Ikuti Whatsapp Channel Republika