REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKA RAYA -- Tim Penanggulangan Inflasi Daerah Kalimantan Tengah tidak hanya melibatkan distributor dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha serta Kepolisian, namun juga ulama untuk mengendalikan terjadinya inflasi menjelang ramadhan tahun 2017.
Ulama nantinya diharapkan dapat memberi imbauan kepada masyarakat yang melaksanakan puasa agar tidak membeli sembako secara berlebihan melainkan sesuai kebutuhan.
"Distributor berperan menyediakan kebutuhan masyarakat. TPID bersama KPPU dan Aparat kepolisian melakukan pengawasan terhadap distribusinya, dan Ulama memberi imbauan kepada masyarakat. Jadi, semua elemen terlibat mengendalikan inflasi ini," kata perwakilan TPID Kalteng Wuryanto di Palangka Raya, Rabu.
Kebutuhan sembako di Provinsi Kalteng mayoritas bergantung dari daerah lain, sehingga rawan terjadi kenaikan harga apabila distribusinya mengalami gangguan. Ditambah lagi, psikologis masyarakat pada saat menjelang ramadhan harga barang-barang akan mengalami kenaikan.
Wuryanto yang juga Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kalteng ini mengatakan, TPID juga memberi perhatian serius terhadap pelaku usaha yang sengaja menimbun barang menjelang ramadhan demi mendapatkan keuntungan.
"Kita dari BI Kalteng, minggu depan, akan mengadakan rapat dengan seluruh anggota TPID Kalteng serta Distributir, KPPU, Kepolisian dan Ulama untuk membahas berbagai permasalahan tersebut maupun persiapan menjelang ramadhan," bebernya.
Hasil pembahasan TPID Kalteng itu juga akan diikuti dengan rutin melakukan pantuan di lapangan. Hal itu diperlukan agar konsep yang telah dirumuskan dapat terus dievaluasi dengan melihat langsung kondisi di lapangan.
Dia mengatakan, apabila terjadi kenaikan yang sangat signifikan, maka KPPU bisa bergerak untuk memperingatkan para pelaku usaha. Sedangkan jika terjadi penimbunan, maka aparat kepolisian yang akan bergerak dan menindak para pelaku usaha.
"Intinya, kita akan melakukan berbagai upaya agar angka inflasi tidak terlalu tinggi saat ramadhan. Kalau itu sampai terjadi, masyarakat juga yang akan dirugikan. Kita tidak menginginkan hal itu terjadi," demikian Wuryanto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika