REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Soekarwo bersama seluruh unsur Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Jatim membuat pernyataan bakal menindak tegas siapa saja yang mencoba memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pernyataan itu disampaikan Gubernur Jatim didampingi Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Kustanto Widiatmoko MDA, serta Kajati Jatim Maruli Hutagalung di halaman Hotel Utami Juanda, Kabupaten Sidoarjo, Rabu (17/5).
Pakde Karwo, sapaan akrabnya, mengatakan, dirinya beserta seluruh unsur Forpimda Jatim telah menyatakan sikap sekaligus menindaklanjuti perintah Presiden RI Joko Widodo untuk menindak tegas siapa saja yang akan memecahbelah persatuan dan kesatuan NKRI.
Terdapat lima sikap yang diambil oleh Forpimda Jatim. Pertama, tidak ragu-ragu untuk menindak tegas segala bentuk ucapan dan tindakan yang mengganggu persatuan dan persaudaraan, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, serta yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Kedua, melakukan tindakan hukum dengan tegas kepada orang atau kelompok-kelompok yang berusaha dengan segala cara memecah belah bangsa Indonesia. Ketiga, mendorong semua kekuatan elemen masyarakat untuk bersatu melawan perpecahan bangsa, khususnya di wilayah Jatim.
Keempat, memperkuat persatuan dan kesatuan di wilayah Jatim untuk menangkal segala bentuk provokasi. Serta yang kelima, TNI, Polri, dan pemerintah di Jatim akan meningkatkan kegiatan untuk mendorong sinergitas tercapainya rasa kebhinekaan di Jatim.
"Kami tegak lurus terhadap perintah Presiden RI untuk menjaga empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Siapapun yang mengganggu persatuan dan kesatuan kita tentu akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku" jelasnya melalui siaran pers yang diterima Republika.
Pakde Karwo menyatakan, sejauh ini situasi dan kondisi di Jatim masih aman terkendali. Hal itu harus terus dijaga. Sebab, jika ada gangguan terhadap keamanan di Jatim, maka ekonomi di Jatim serta wilayah Indonesia Timur juga akan terganggu.
"Tindakan pencegahan lebih dini akan kami lakukan, di antaranya melakukan pertemuan dan berdialog dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kami ingin meminimalisasi potensi gangguan. Kami optimistis Jatim tetap kondusif karena masyarakatnya dewasa," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika