REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla meyakini 16 Warga Negara Indonesia (WNI) yang masih berada di Marawi, Filipina bagian Selatan, berangkat ke negara itu untuk berdakwah dengan damai.
"Ya 'kan pergi berdakwah dia, itu jamaah tabligh yang selalu pergi berdamai-damai, tinggal di masjid, ada yang datang ke Indonesia, ada juga yang ke luar, itu dakwah damai, benar itu," kata Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa.
Pernyataan tersebut disampaikan untuk menanggapi informasi dari militer Filipina bahwa terdapat warga negara asing, yang terlibat aksi militan Kelompok Maute berafiliasi dengan teroris ISIS di Marawi, Filipina.
Menurut Wapres, keyakinan itu didasarkan pada laporan yang diberikan kepadanya dari kementerian dan lembaga terkait, serta dari rekam jejak lembaga dakwah yang rutin melakukan kunjungan ke Filipina, serta negara-negara lain.
"Itu rutin mereka lakukan itu, dakwah damai benar itu, dan apa yang saya baca aman saja, mereka pasti mau pulang karena ada batasnya 40 hari dia berdakwah," kata dia.
Kementerian Luar Negeri RI melaporkan 16 orang WNI tersebut kini berada di wilayah Filipina selatan, yakni enam orang di Municipality Sultan Naga Dimaporo, Provinsi Lanao del Norte, dan 10 orang lainnya adalah jamaah tablighberada di Marawi, Provinsi Lanao del Sur.
Meskipun demikian, Wapres akan tetap memperhatikan informasi dari Badan Intelijen Negara (BIN) yang tentunya bekerja sama dengan pihak Filipina dan negara-negara lain terkait keterlibatan didalamnya.
"Ya, kita tidak tahu, siapa yang main-main dekat peluru pasti bisa kena, 'kan," kata dia.
Baca juga, Evakuasi 16 WNI di Marawi City di Filipina Belum Bisa Dilakukan.
Lebih lanjut terkait evakuasi keenam belas WNI tersebut, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan pemerintah, kepolisian, dan militer Filipina untuk menjamin keselamatan mereka.
"Kami telah berkomunikasi dengan 16 WNI tersebut. Mereka meminta untuk dievakuasi," ujar dia.
Oleh karena itu, Menlu Retno menegaskan, prioritas Pemerintah Indonesia saat ini adalah keamanan dan keselamatan 16 WNI tersebut