REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Andi Zulkarnaen Mallarangeng alias Choel Mallarangeng dituntut lima tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan karena dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
Tuntutan itu berkaitan dengan proyek Pembangunan Pusat Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang sehingga memperkaya abangnya, mantan menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng sebanyak Rp2 miliar dan 550 ribu dolar AS.
"Menyatakan terdakwa Andi Zulkarnain Anwar alias Andi Zulkarnain Mallarangeng alias Choel telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Menuntut majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama lima tahun ditambah denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan," kata Jaksa Penuntut Umum KPK Asri Irwan di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (7/6).
Tuntutan itu berdasarkan dakwaan kedua dari pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto pasal 65 ayat (1) KUHP.
Jaksa juga menolak memberikan status saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum atau justice collaborator (JC) kepada Choel. "Karena ternyata terdakwa menerangkan di persidangan tidak mengetahui baik latar belakang dari awal sampai dengan pelaksanaan proyek P3SON Hambalang tersebut maka kami berpendapat permohonan JC tersebut patut untuk tidak dikabulkan," tambah Jaksa Asri.
Penilaian itu dihubungkan dengan adanya permohonan Choel agar ditetapkan sebagai JC. Maka setelah dilakukan kajian dan pertimbangan selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan jaksa berpendapat bahwa benar Choel bukan pelaku utama dan berterus-terang dalam hal telah menerima uang senilai 550 ribu dolar AS atau setara Rp 5 miliar dan Rp 2 miliar.
"Namun terdakwa menerangkan tidak tahu-menahu mengenai adanya proses penganggaran dan pelaksanaan P3SON Hambalang sehingga penerimaan uang itu menurut terdakwa sama sekali tidak terkait dengan proyek a quo padahal menurut hemat kami pengetahuan terdakwa terhadap pelaksanaan proyek teresbut baik sejak perencanaan sampai pelaksanaannya sangat diperlukan bila terdakwa akan membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana 'in casu' perkara proyek P3SON Hambalang ini," tambah jaksa Asri.
