REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta agar pihak-pihak terkait tidak memberikan fasilitas pada rumah bedeng yang terletak di kolong Tol Prof. Dr. Sedyatmo, Kalijodo Jakarta Utara. Contohnya, listrik dari perusahaan listrik negara (PLN).

"Kalaupun itu PLN masuk, (bangunan) harus ada IMBnya (Izin Mendirikan Bangunan) atau PBBnya (Pajak Bumi dan Bangunan), baru bisa masuk," ujar Djarot di Balai Kota, Rabu (14/6).

Hal tersebut berlaku sama dengan air yang berasal dari perusahaan daerah air minum atau PDAM. Jika air masuk ke dalam pemukiman, maka bangunan tersebut harus dicek kelengkapan IMB dan PBBnya.  Selanjutnya, Djarot mengatakan tidak memiliki rencana untuk memanggil PLN.

"Nggak lah kalau ini sudah sama-sama ngerti. Kalau itu pemukiman liar harusnya sudah sama-sama ngerti ya. Nggak ada IMB, PBB, dan lahannya untuk fasilitas umum," katanya.

Selain itu, Djarot tidak mengetahui apakah masuknya fasilitas tersebut karena adanya praktik penipuan pembuatan izin.

"Saya enggak tahu. Kalau memang ada IMB sampaikan pada kami, kami bisa telusuri. Siapa yang mengeluarkan IMB itu dan apakah itu asli atau palsu. Dengan begitu, kita bisa melakukan penertiban pemukiman di Jakarta bukan hanya dari Pemprov saja, tapi saya minta dukungan PLN, PDAM. Kalau dia masuk di situ, apa landasannya," jelasnya.

Sebelumnya, kolong Tol Prof. Dr. Sedyatmo, Kalijodo Jakarta Utara telah ditertibkan pada Rabu (14/6). Lokasi tersebut berada di seberang Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Kalijodo (RPTRA Kalijodo).

Ikuti Whatsapp Channel Republika