REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan akan melakukan revisi Peraturan KPU (PKPU) pencalonan kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. 

Menurut Arief, putusan MK memiliki implikasi kepada PKPU tentang pencalonan untuk Pilkada Serentak 2018 yang sudah disepakati oleh KPU dan DPR. Terutama pada aturan pencalonan perorangan. 

Karena itu, Arief menambahkan, revisi PKPU tidak akan mengubah seluruh pasal. Revisi hanya akan menyasar poin dukungan untuk calon perorangan. "Akan ada revisi. Kapan akan direvisi, kami belum memutuskan," ujar Arief kepada wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (15/6).

Tahapan pencalonan Pilkada Serentak 2018 akan dimulai pada Januari 2018. Namun, proses pencalonan untuk calon independen dilalukan jauh sebelumnya. 

Sebab, calon independen harus mengumpulkan dan menyerahkan bukti dukungan sebelum Januari. 

Arief mengungkapkan putusan MK akan mempermudah prosedur memperoleh dukungan bagi calon indenden. Sebab, calon independen kini boleh menerima dukungan tidak hanya berdasakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebelumnya. 

Calon independen dapat menerima dukungan dari penduduk yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah. "Namun, dari tingkat kesulitan saya kira sama sebab harus mengumpulkan sekian persen persentase dukungan dari luasan wilayah tertentu," kata Arief. 

Pada Rabu (14/6), MK mengabulkan gugatan yang diajukan relawan 'Teman Ahok' dan Gerakan Nasional Calon Independen (GNCI) terkait uji materi pasal 41 dan pasal 48 UU Pilkada. 

Gugatan ini dilayangkan karena keberadaan pasal dinilai menyulitkan calon independen. Dalam putusannya, MK menyatakan calon independen didukung oleh calon pemilih dan bukan hanya pemilih yang terdaftar di DPT pemilu sebelumnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika