REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Juru bicara kepresidenan Filipina Ernesto Abella mengatakan pemerintah Filipina tidak akan menjalin kesepakatan dengan milisi dan gerilyawan Maute yang saat ini bersembunyi di Marawi. Menurutnya, perundingan dengan kelompok teroris bertentangan dengan kebijakan pemerintah.

Harian Filipina Inquirer melaporkan Abdullah Maute, satu dari dua bersaudara yang membentuk kelompok milisi Maute, pada Ahad (25/6), mengatakan keinginannya tentang pembebasan orang tuanya yang ditahan otoritas Filipina. Sebagai gantinya, Maute akan melepaskan seorang imam Katolik, yakni Teresito "Chito" Soganub, yang saat ini masih disandera olehnya. Hal tersebut ia sampaikan kepada para utusan agama.  

Otoritas Filipina meyakini, selain Soganub, Maute masih menyandera 100 orang Kristen lainnya. Mereka digunakan sebagai perisai manusia.

Kendati demikian, Abella menegaskan pihaknya tidak akan berunding dengan kelompok Maute yang diyakini terafiliasi ISIS. "Kebijakan pemerintah untuk tidak bernegosiasi dengan teroris tetap ada. Oleh karena itu pemimpin agama setempat yang memimpin perundingan dengan teroris pada Ahad lalu adalah orang yang tidak diberi sanksi oleh pemerintah, militer, dan pemimpin politik kita," ujarnya, Selasa (27/6).

Ia mangatakan Maute harus bertanggung jawab atas semua tindakan dan kekacauan yang telah dibuatnya. "Mereka harus dimintai pertanggungjawaban atas semua tindakan mereka," ucap Abella.

Pada Ahad lalu, tepat pada masa gencatan senjata dalam memperingati Idul Fitri, delapan pemimpin Muslim memasuki zona konflik bersama dengan tim penyelamat. Mereka bertemu dengan Maute yang sebelumnya disebut militer Filipina telah melarikan diri dari pertempuran.

Pada kesempatan tersebut Abdullah Maute meminta agar otoritas Filipina membebaskan ayahnya, Cayamora Maute, yang ditangkap pada 6 Juni di Davao City, Mindanao, sekitar 140 kilometer tenggara Marawi. Tiga hari kemudian, Filipina juga menangkap ibu Abdullah Maute, yakni Farhana Maute, di Marawi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika