REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Penyelengaraan Pemilu Achmad Baidowi berharap pemerintah bisa bersikap arif dan bijak dalam memandang isu krusial ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Menurutnya, pemerintah perlu melihat proses pembahasan yang terjadi antar fraksi berkaitan poin krusial tersebut.

Baidowi mengatakan demikian, berkaitan tetap bersikukuhnya pemerintah di angka 20 kursi DPR dan 25 persen suara sah nasional. Sementara seluruh fraksi diketahui belum satu suara dan tengah berupaya mencari titik temu dari poin krusial tersebut.

"Pemerintah kan juga harus melihat empat isu lainnya, arah komprominya seperti apa itu yang saya maksud lima isu krusial harus dibahas bersamaan," kata Baidowi saat dihubungi pada Rabu (28/6).

Menurutnya, sejumlah fraksi memang menghendaki pembahasan lima isu krusial dilakukan secara menyeluruh, dan tidak parsial. Yakni berkaitan dengan besaran angka parliamentary threshold, alokasi kursi per dapil, metode konversi suara ke kursi, dan sistem Pemilu.

Namun ia mengakui untuk mencapai kompromi 10 fraksi tidaklah mudah. Karenanya, Pansus Pemilu sepakat pengambilan keputusan kembali diundur hingga seusai lebaran.

"Memang perlu kesabaran dalam melakukan lobi-lobi, momentum lebaran ini digunakan untuk menjalin komunikasi antara satu dengan lainnya dan membahasnya menjadi satu kesatuan terhadap lima isu krusial," ungkap Anggota Komisi II DPR RI tersebut.

Saat ini juga, menurut Anggota DPR dari Fraksi PPP tersebut proses lobi terus berjalan meski memang belum ada satu kesepakatan. Namun sikap fraksi PPP sendiri terkait presidential threshold PPP menawarkan jalan tengah yakni 10-15 persen. Hal ini untuk mengakomodir kubu fraksi pendukung nol persen dan 20 persen.

"Karena di empat isu krusial lainnya kita bisa kompromi, lobi-lobi tetap jalan tapi memang belum satu kesepakatan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika