REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyampaikan bahwa dalam menangani radikalisme harus dengan cara kredibel, yakni mengajak dialog kubu-kubu yang dianggap radikal agar bisa kembali ke jalan yang benar.

"Mereka juga manusia yang bisa diajak bicara dari hati ke hati sehingga dialog juga solusi lebih aman dan nyaman daripada melalui jalan kekerasan," ujarnya di Surabaya, Selasa (4/7).

Pria yang akrab disapa Pakde Karwo itu mengatakan, bahwa pemerintah siap memfasilitasi dialog tersebut dengan mempertemukan pihak kredibel di bidang agama, yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan kubu yang dianggap radikal.

MUI, kata dia, bisa disebut sebagai inside government karena mengurus agama, namun bukan merupakan lembaga pemerintah.

"Tugas pemerintah adalah memfasilitasi terhadap proses deredikalisasi. Ini lebih baik daripada mengambil garisan kemudian langsung menjustifikasi bahwa yang halal dan haram. Tapi mari berdialog dengan kepala dingin untuk menemukan solusi," jelasnya.

Selain itu, ia melanjutkan, agar paham radikalisme tidak semakin meluas maka diperlukan peran aktif dari pemerintah, dalam hal ini Kemenkominfo untuk menyeleksi lebih ketat lagi konten-konten daring yang bermuatan radikalisme akibat maraknya ujaran-ujaran dan publikasi yang sesat melalui dunia maya.

Sementara itu, Kepala Kepolisian Daearah Jawa Timur Inspektur Jenderal Polisi Machfud Arifin mengantisipasi maraknya penyebaran paham radikalisme yang menyasar berbagai kampus.

Jenderal bintang dua itu berharap para rektor di seluruh perguruan tinggi di Jatim, baik negeri maupun swasta, agar menolak kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila.

"Rektor-rektor dan guru besar untuk tidak menerima kegiatan yang dibungkusan keagamaan, padahal intinya adalah kegiatan-kegiatan kelompok tertentu yang bertentangan dengan Pancasila," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika