REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono mengatakan, pihaknya belum dimintai pandangan terkait wacana perpindahan ibukota ke luar Jawa. Menurutnya, kajian perpindahan ibu kota baru dibahas secara internal oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
"Posisi Kemendagri hanya memberi pandangan dan bukan merencanakan. Perencanaannya seperti apa kami belum diberitahu oleh Bappenas," ujar Sumarsono ketika dikonfirmasi Republika.co.id, Rabu (5/7).
Meski demikian, Kemendagri memiliki pandangan jika sebaiknya bukan ibu kota negara yang dipindahkan, melainkan pusat pemerintahannya saja. Ia mencontohkan Malaysia yang ibu kota negara masih berada di Kuala Lumpur, sementara pusat pemerintahan berada di Putrajaya.
Jika kondisi tersebut diterapkan di Indonesia, dengan ibu kota negara di Jakarta dan pusat pemerintahan di daerah lain maka efektif untuk mengatasi persoalan kemacetan. Dengan demikian, Jakarta nantinya juga akan berkembang sebagai pusat perdagangan.
"Keuntungan lainnya adalah daerah-daerah lain akan berkembang karena ada pergeseran lokasi pusat pemerintahan," katanya.
Sebelumnya, Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengatakan pihaknya akan memulai segala proses kajian rencana perpindahan ibu kota. Dia berharap proses kajian, termasuk soal skema dana akan selesai tahun ini.
"Sehingga pada 2018-2019 itu sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administarsi ibu kota," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (3/7) lalu.
Kajian itu, kata dia, melibatkan beberapa kementerian dan lembaga. Bappenas dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan menjadi leading sector.
Adapun beberapa hal yang dibahas dalam proses kajian diantaranya penentuan lokasi, estimasi pendanaan dan tata kelola kota. Bambang menyebut jika lokasi paling ideal untuk pemindahan ibu kota adalah di luar Pulau Jawa.
"Kemungkinan besar di Pulau Kalimantan, tapi spesifiknya di mana itu yang akan difinalkan," tuturnya.
Sementara mengenai pendanaan, pemerintah berencana akan menggandeng pihak swaasta. Adapun penyelesaian seluruh infrastruktur dasar maupun gedung-gedung pemerintahan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar tiga hingga empat tahun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika