REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Rosiady Sayuti mengajak seluruh pihak memperhatikan hak dan kewajiban pekerja migran. Seluruh pihak harus proaktif memberi perlindungan bagi para pahlawan devisa tersebut.
"Dari sisi kewenangan memang menjadi tugas utama pemerintah pusat, tetapi pemda juga tidak bisa berpangku tangan. Pemda harus memiliki action untuk mencegah buruh migran mendapat perilaku kekerasan dan tidak adil lainnya," ujar Rosiady saat membuka sosialisasi dan jaring nasukan daerah "Persiapan Dialog Pelaporan Indonesia Mengenai Implementasi Konvensi Pekerja Migran PBB" di Hotel Santika, Mataram, Kamis (6/7).
Para buruh migran dari NTB harus bisa merasakan ada kehadiran pemerintah. Rosiady meyakini, NTB menjadi pengirim TKI terbesar kedua setelah Jawa Timur, karena roda pembangunan ekonomi NTB masih bergantung pada investasi pemerintah.
Investasi belum cukup untuk menahan keinginan TKI untuk pergi bekerja ke luar negeri. Bahkan, tingginya animo untuk bekerja keluar negeri mengalahkan pertimbangan risiko yang menimpa para pekerja. "Sehingga hal itu mendorong tetap tingginya angka TKI yang berangkat melalui jalur ilegal," kata Rosiady.
Oleh karena itu, untuk mencegah terulangnya kasus-kasus buruh migran yang ilegal, Rosiady mengajak jajarannya mengembangkan inovasi pelayanan yang ramah dengan menyederhanakan prosedur yang berbelit-belit. "Mari kita kembangkan kebijakan yang ramah, persis sama dengan pegiat ilegal yang kebijakannya lebih ramah," kata Rosiady.
Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri, Dicky Komar menilai, banyaknya jumlah buruh migran yang legal di luar negeri, merupakan pertanda baiknya hubungan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat sipil. Dicky berharap, kerja sama seperti ini bisa berlanjut terus di masa mendatang.
Berdasarkan data dari Perwakilan RI di luar negeri, terdapat 6,5 juta pekerja migran Indonesia bekerja di luar negeri saat ini. Sebaliknya, Indonesia juga menjadi tempat bekerja bagi sekitar 70 ribu TKA.
"NTB dipilih sebagai tuan rumah dialog untuk menjaring masukan mengenai buruh migran, mengingat NTB khususnya Lombok Barat dan Lombok Timur dinilai sebagai daerah pengirim pekerja migran yang pemerintah daerahnya memiliki beragam inisiatif untuk perlindungan pekerja migran yang perlu diangkat dan dicontoh oleh daerah lain," kata Dicky.
Ikuti Whatsapp Channel Republika