REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengakui, manuver Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi di DPR, bisa merusak citra dan elektabilitas partainya. Sebab, pansus angket yang dipimpin fraksi Partai Golkar di DPR itu semakin mendapatkan penolakan yang luas dari publik.

"Makin lama kasus KTP-el ini didiamkan begitu saja, ini akan semakin merugikan partai Golkar," kata Doli dalam pesan singkatnya, di Jakarta, Senin (17/7).

Doli mengatakan, terbentuknya Pansus Angket KPK harus diakui, tidak terlepas dari pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan proyek KTP-el. Di mana dalam perjalanan kasus ini turut menyeret nama sejumlah politisi senior Partai Golkar termasuk ketua umum, Setya Novanto. Pansus juga dipimpin oleh politisi Golkar Agun Gunanjar Sudarsa, yang juga namanya ikut disebut dalam dakwaan terdakwa kasus KTP-el.

"Komentar yang ditampilkan lewat Pansus Angket juga kan banyak dari Golkar, khususnya yang miring-miring. Misalnya, ide tentang pembekuan anggaran KPK munculnya dari Misbakhun. Orang tau itu kader Partai Golkar," ucapnya.

Menurut Doli, survei internal yang dilakukan menunjukkan suara Golkar merosot ke angka 11 persen. Padahal, pada pemilu 2014 lalu, Golkar meraih 14,75 persen suara. "Dan 67 persen penyebab turunnya suara itu disebabkan kasus KTP-el," kata Doli menambahkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika