REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar berpendapat, penetapan tersangka Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus KTP elektronik (KT)-el) tidak boleh dikaitkan dengan hak angket yang dilayangkan DPR terhadap KPK. Apalagi, sebelum hak angket digulirkan, nama Setnov sudah sering disebut dalam persidangan.

"Itu tidak benar (mengaitkan penetapan tersangka Setnov dengan hak angket, Red), karena sebelum ada Pansus Angket, perkara KTP-el sudah disidangkan dan nama SN serta beberapa anggota DPR, mantan mentri juga disebut dalam dakwaan," kata Fickar saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (18/7).

Fickar melanjutkan, dalam kasus KTP-el, keterlibatan SN sudah banyak disebut baik oleh para terdakwa maupun para saksi. Keterangan tersebut juga menurutnya sudah menjadi fakta persidangan.

Maka dari itu, penetapan tersangka Setnov menurutnya tidak bisa disebut sebagai perlawanan KPK terhadap Pansus Angket. "Tidak bisa, justru angket dan Pansus merupakan respons atau perlawanan terhadap kasus KTP-el," ucap Fickar.

Sebelumnya, KPK menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka kasus pengadaan KTP-el. KPK telah mengantongi bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan ketua umum Partai Golkar itu sebagai tersangka baru kasus KTP-el.

"Setelah mencermati fakta persidangan dari dua terdakwa kasus KTP-el, Irman dan Sugiharto pengadaan paket KTP-el tahun 2011 dan 2012 di Kemendagri, KPK temukan bukti permulaan yang cukup seorang lagi jadi tersangka. KPK menetapkan saudara SN anggota DPR RI pada 2009 sampai 2011 sebagai tersangka" ujar Ketua KPK Agus Raharjo di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (17/7).

Ikuti Whatsapp Channel Republika