REPUBLIKA.CO.ID,PADANG - Sumatra Barat semakin dilirik oleh investor, terlebih karena daya beli masyarakatnya yang relatif stabil dibanding daerah lain di Indonesia. Selain investasi di sektor industri kreatif dan jasa, Sumatra Barat juga menjadi sasaran untuk investasi di sektor pariwisata, terutama dengan diajukannya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandeh dan Mentawai.

Tren investasi di Sumatra Barat memang menunjukkan adanya kenaikan dari tahun ke tahun. Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Sumatra Barat mencatatkan, realisasi proyek berjalan di Sumatra Barat juga terus meningkat.

Dari sebanyak 43 proyek di tahun 2011, angkanya terus merangkak naik menjadi 45 proyek di tahun 2012, 94 proyek di 2013, 72 proyek di tahun 2014, dan 127 proyek di pengujung 2015 lalu. Sedangkan dari sisi nilai investasi, baik dari dalam negeri atau asing, angkanya juga menunjukkan adanya lonjakan.

Tahun 2011 lalu tercatat realisasi investasi Sumatra Barat hanya sebesar 22,9 juta dolar AS. Angkanya melonjak menjadi 75 juta dolar AS di tahun 2012, 91,4 dolar AS di tahun 2013, 112,1 juta dolar AS di tahun 2014, dan sempat anjlok menjadi 70 juta dolar AS. Namun, tahun 2016 lalu investasi di Sumbar gembali menggeliat oleh penanaman modal dalam negeri yang menyentuh 219 juta dolar AS.

Wakil Gubernur Sumatra Barat Nasrul Abit mengungkapkan, pihaknya mencatat sebanyak 190 perusahaan sudah mengajukan rencana penanaman modalnya di Sumbar dalam dua tahun belakangan. Rinciannya, 121 perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan 69 perusahaan lainnya mewakili Penanaman Modal Asing (PMA).

"Dua tahun terakhir tercatat 121 PMDN dan 69 PMA yang akan menanamkan modal selama dua tahun terakhir," ujar Nasrul dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat, Jumat (4/8) lalu.

Ia melanjutkan, dari jumlah tersebut, sebanyak 46 PMDN dan 26 PMA di antaranya sudah terealisasi. Sementara itu, masih ada beberapa perusahaan yang sudah mengurus izin prinsip tetapi urung melakukan penanaman modal.

Nasrul juga menyebutkan, sesuai dengan kewenangan daerah yang diatur di dalam Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemprov Sumbar telah menerbitkan peraturan dan keputusan gubernur. Dalam peraturan dan keputusan tentang pelayanan modal, terdapat 18 sektor pelayanan yang terdiri atas 164 perizinan dan 83 non perizinan.

"Perkembangan realisasi investasi lima tahun terakhir cenderung meningkat. Perubahan Perda nomor 2 tahun 2014 tentang Penanaman Modal yang sedang dibahas diharapkan semakin mendorong peningkatan terhadap pencapaian realisasi investasi," katanya.

Pemerintah Provinsi Sumbar juga mencatat perkembangan investasi PMDN tahun 2016 lalu. Angkanya menunjukkan pertumbuhan 19,17 persen sedangkan PMA mampu melejit hingga 99,39 persen.

Sementara itu, potensi investasi yang masih terbuka peluang untuk digarap, menurut Nasrul, antara lain pemanfaatan sumber daya air untuk pembangkit listrik atau Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Kemudian potensi lainnya adalah panas bumi dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

Ikuti Whatsapp Channel Republika