REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Pandjaitan mengatakan sampai saat ini penyidik KPK masih memeriksa intensif pejabat eselon satu, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan berinisial ATB, yang diciduk dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (23/8) malam.
"Pemeriksaan intensif sedang dilakukan. Sesuai KUHAP ada waktu paling lambat 24 jam sebelum menentukan status," ujar Basaria saat dikonfirmasi, Kamis (24/8).
Basaria mengungkapkan, tim penyidik KPK juga sudah menyegel sebuah ruangan di Kemenhub. Sekertaris Jendral (Sekjen) Kementerian Perhubungan, Sugihardjo, membenarkan adanya penyegelan di Kantor Kementerian Perhubungan pada Kamis (24/8) dini hari tadi. Sugihardjo mengatakan salah satu ruangan yang disegel adalah ruangan Dirjen Perhubungan Laut yang posisinya diduuki oleh A Tonny Budiono.
Saat ditanyakan OTT Dirjen Hubla Kemenhub terkait proyek tol laut Presiden Joko Widodo, Basaria belum mau menjelaskan secara rinci. "Lebih lengkapnya ditunggu konpers saja ya," ucapnya.
Proyek tol laut menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Jokowi-JK. Proyek ambisius ini diklaim bakal mampu memangkas biaya pengangkutan sejumlah komoditas dari satu daerah ke daerah lainnya, terutama wilayah Indonesia timur.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Kemenhub berencana membuka 13 trayek tol laut baru. Pada April 2017 lalu, ada satu trayek yang batal dilelang lantaran pesertanya tak memenuhi kualifikasi.
Ada juga trayek yang tak memiliki penawarnya, yakni trayek Tanjung Perak-Kisar-Namrole PP dan Makassar-Tidore-Tobelo-Morotai-Maba-Pulau Gebe PP.
Sementara itu, trayek tol laut yang sudah ada pemenang lelangnya adalah Tanjung Perak-Wanci-Namlea oleh PT Mentari Sejati Perkasa. Perusahaan itu juga memegang trayek Tanjung Perak-Kalabahi-Moa-Saumlaki PP.
Kemudian trayek Tanjung Priok-Enggano-Mentawai PP dipegang oleh PT Mandala Sejahtera Abadi. Sedangkan trayek Tanjung Perak-Belang Belang-Sangatta-Pulau Sebatik-Tanjung Perak dimenangkan oleh PT Luas Line.
Ikuti Whatsapp Channel Republika