REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung langkah pemerintah Indonesia menyelesaikan konflik Rohingya dengan langkah-langkah yang ditempuh saat ini. Ketua Komisi Hubungan Internasional MUI KH Muhyiddin Junaidi mengatakan, Indonesia saat ini sedang berjuang agar kasus di Negara Bagian Rakhine, Myanmar segera berakhir.
Indonesia bekerja sama dengan semua pihak yang cinta damai termasuk Organisasi Kerja sama Islam (OIC) untuk menyalurkan bantuan ke sana. Lebih cepat akan lebih bagus, apalagi. Indonesia ingin membantu.
''MUI dan ormas Islam mendukung langkah Indonesia untuk bantu menyelamatkan saudara kita dari aksi kekerasan, baik Muslim maupun non Muslim,'' ungkap KH Muhyiddin usai Rapat Pimpinan MUI di Kantor Pusat MUI, Jakarta, Selasa (5/9).
MUI sudah menyatakan sikap atas kasus Rohingnya. Beberapa pernyataan itu sudah MUI sampaikan ke Kementerian Luar Negeri dan lembaga terkait. Dalam pertemuan bersama Kemenlu pada 2 September 2017 lalu, MUI bersama Muhammadiyah, NU, dan Keluarga KAHMI sudah menyampaikan masukan.
KH Muhyiddin menilai, Indonesia sudah tepat menggunakan jalur diplomasi sunyi, meski memang tidak terdengar atau terlihat. Sementara negara lain sudah bersuara lantang meski itu juga belum tentu menyelesaikan masalah.
Kalau ada yang melihat Indonesia terlalu lembut, menurut KH Muhyiddin itu sah saja. Indonesia tak ingin teriak tapi akhirnya tak punya akses menyampaikan bantuan. Kalaupun Indon mengusir Dubes Myanmar, itu malah jadi masalah baru karena hal serupa akan terjadi terhadap Dubes Indonesia di Myanmar.
Bila begitu, Indonesia kehilangan kontak ke Rakhine padahal Indonesia tetap butuh akses ke sana. Terlebih, saat ini ada 11 lembaga kemanusiaan Indonesia yang berkoordiansi dengan Myanmar. ''Kita bisa jadi buat aksi yang tidak sejalan dengan keinginan Pemerintah Myanmar. Tapi kita ingin akses bantuan kemanusiaan tetap dibuka,'' tutur KH Muhyiddin.
MUI mendukung diplomasi yang sedang dijalankan Menlu RI yang ke Myanmar dan bertemu petinggi Myanmar termasuk Aung San Suu Kyi, penasihat keamanan, dan Menteri Pertahanan Myanmar. MUI meminta Myanmar serius mengatasi kekerasan yang sebagian besar korbannya adalah Muslim.
Myanmar juga harus membuka akses bantuan kemanusiaan yang akan disalurkan untuk semua tanpa diskriminasi. Penghentian konflik segera, jaminan keamanan personal tanpa diskriminasi, dan penegakkan hukum secara adil juga harus secepatnya ditempuh.
''Alhmadulillah saran kami dan ini sejalan dengan pemerintah,'' ucap KH Muhyiddin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika