REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengaku KPK sudah menerima surat praperadilan tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP-elektronik (KTP-el) dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. "Untuk praperadilan yang diajukan oleh tersangka Setya Novanto dalam kasus KTP-el , kami sudah terima surat dari PN Jaksel yang dijadwalkan pada Selasa (12/9) pekan depan," ujar Febri di Gedung KPK Jakarta, Kamis (7/9).
Dalam menghadapi praperadilan, sambung Febri, KPK yakin dengan bukti-bukti yang dimiliki. KPK juga yakin, hakim tunggal praperadilan nanti bisa bersikap independen tanpa diintervensi oleh pihak manapun. "Kami percaya dengan hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan. Percaya hakim akan independen dan imparsial dan hanya memutus berdasarkan fakta hukum yang ada," ujar Febri.
KPK, sambung Febri, juga akan mempersiapkan dengan matang segala argumentasi, bukti serta fakta yang akan dikemukakan di pengadilan. Namun, Febri belum mau merinci secara detil persiapan apa yang tengah dimatangkan KPK. "Belum tahu apa argumentasi hukum yang disampaikan dalam gugatan praperadilan, harus dipelajari lebih lanjut, yang pasti kami sudah memiliki bukti-bukti yang cukup kuat sehingga kami yakin menghadapi praperadilan ini," tegas Febri.
Novanto mengajukan gugatan praperadilan terhadap KPK terkait penetapan tersangka atas dirinya dalam kasus megaproyek yang diduga merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun. Gugatan praperadilan tersebut didaftarkan oleh tim advokasi Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin (4/9) kemarin dan teregister dalam Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN Jak.Sel.
KPK menetapkan Novanto selaku anggota DPR RI pada 2009 sampai 2011 sebagai tersangka. KPK menduga Novanto menguntungkan diri sendiri sehingga menyebabkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari paket pengadaan Rp 5,9 triliun. Sejauh ini, KPK telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus mega proyek tersebut.
Mereka di antaranya mantan direktur jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Irman; mantan direktur Data dan Informasi Kemendagri, Sugiharto. Irman dan Sugiharto sudah divonis Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, masing-masing 7 tahun dan 5 tahun penjara. Irman diwajibkan membayar denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Sementara, Sugiharto diwajibkan membayar denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan.
Kemudian, pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong yang saat ini sedang menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Ketua DPR Setya Novanto, dan yang terbaru anggota DPR dari Fraksi Golkar, Markus Nari.
Ikuti Whatsapp Channel Republika