Sabtu 09 Sep 2017 18:15 WIB

Pemprov DKI Susun Penetapan Trase Pembangunan MRT Fase II

Rep: Noer Qomariah Kusumawardhani/ Red: Bilal Ramadhan
Petugas melakukan pemasangan bantalan rel di Depo MRT Lebak Bulus, Jakarta, Senin (14/8). Proyek MRT Jakarta memasuki tahap pemasangan rel dari Depo Lebak Bulus dan pada akhir 2017 tahap konstruksi akan mencapai 93 persen secara keseluruhan.
Foto: Puspa Perwitasari/Antara
Petugas melakukan pemasangan bantalan rel di Depo MRT Lebak Bulus, Jakarta, Senin (14/8). Proyek MRT Jakarta memasuki tahap pemasangan rel dari Depo Lebak Bulus dan pada akhir 2017 tahap konstruksi akan mencapai 93 persen secara keseluruhan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menyusun penetapan trase untuk pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Fase II rute Bundaran Hotel Indonesia (Bundaran HI)-Bundaran Senayan. Ia berharap persoalan terkait trase ini rampung secepatnya.

"Iya kita masih lagi menyusun trase itu dan konsepnya itu semuanya underground (bawah tanah) jadi lebih mudah. Cuma kita akan sosialisasi dulu terutama in-transnya, dimana titik  keluar masuk (kereta) nya. Tinggal nanti penetapan trasenya. Kalau sudah ditetapkan bisa segera kuta mulai," ujar Djarot di Taman BMW, Jakarta Utara, Sabtu (9/9).

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tuty Kusumawati mengatakan sudah ada persetujuan trase untuk pembangunan MRT Fase II. Trase yang sudah disetujui adalah trase definitif dari Bundaran HI-Kota. Sementara itu, dari Kota ke Kampung Bandan adalah trase indikatif.

Trase yang sudah definitif adalah trase yang sudah lengkap dengan kordinat. Dengan keberadaan trase definitif berarti sudah dapat dijadikan dasar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan berikutnya. Adapun pengertian trase indikatif adalah trase yang belum mendapat persetujuan. Trase definitif Bundaran HI-Kota direncanakan akan dikerjakan akhir 2018.

"Sekarang kita lagi urus loannya fase dua. Alhamdulillah persetujuan DPRD sudah kita dapatkan. Yang Rp. 22,5 triliun untuk fase dua dan Rp. 2,5 triliun untuk tambahan biaya fase satu. Kami sudah didatangi JICA dua kali, tim pendahuluan dan tim fact funding," kata Tuti di Balai Kota, Jumat (8/9).

JICA pun dijadwalkan datang lagi untuk melakukan appraisal pada September dan sudah disiapkan kelengkapan persetujuan DPRD DKI Jakarta. "Kemudian kedua, studi LARAP (Land Acquisition and Resettlement Action Plan). Yaitu merelokasi antara lain, merelokasi warga yang nanti terdampak khususnya di Kampung Bandan. Diperlukan rusun, akan ada rusun yang akan dibangun di Pulogadung," ujarnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement