REPUBLIKA.CO.ID, ASTANA -- Presiden Kazakhstan Nursultan Nazarbayev menyerukan pada pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerjasama Islam untuk semua negara anggota OKI bisa melakukan dukungan terhadap warga Rohingya di Myanmar. Nazar mengatakan Kazakhstan akan terus melakukan komunikasi kepada PBB agar bisa mendorong penyelesaian kasus di Rakhine tersebut bisa segera dilakukan.

Nazar mengatakan keprihatinan yang sebesar-besarnya atas apa yang terjadi pada warga Rohingya. Ia menjelaskan, Kazakhstan berharap negara-negara islam bisa bersama-sama untuk bisa memberikan dukungan terhadap kasus tersebut. 

Ia menilai, sebagai negara islam, segala bentuk tindakan penindasan terhadap Muslim harus bisa dihentikan. "Kami sangat concern terhadap kasus yang menimpa warga Rohingya. Kami berharap kita semua bisa melakukan dukungan dan terus melakukan dialog bersama untuk bisa mendorong adanya penyelesaian kasus di Rohingya," ujar Nazar pada saat sambutannya di Palace of Independence, Astana, Kazakhstan, Ahad (10/9).

Senada dengan Nazar, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga menyatakan dukungannya atas penyelesaian kasus Rohingya. Ia mengatakan, apa yang terjadi di Rakhine, Myanmar, merupakan keprihatinan bersama sehingga Turki sangat mengutuk keras atas apa yang terjadi terhadap etnis Rohingya. 

"Kita sebagai negara-negara Islam tentu harus melakukan dukungan kepada Rohingya. Kekerasan dan tragedi yang terjadi disana harus dihentikan," ujar Erdogan.

Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerja sama Islam (KTT OKI) pertama tentang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di The Palace of Independence di Astana, Kazakhstan, Ahad. Indonesia diwakili oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. 

Pertemuan tersebut dibuka oleh Presiden Kazakhstan Nursultan Nazarbayev dan dihadiri 12 kepala negara anggota OKI. Di antaranya, Presiden Iran Hassan Rouhani, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev, Presiden Bangladesh Abdul Hamid, Presiden Guinea Alpha Conde, Presiden Republik Islam Pakistan Mamnoon Hussain serta Presiden Mauritania Mohamed Ould Abdel Aziz.

Perhelatan KTT OKI yang pertama tentang Iptek tersebut yang diselenggarakan selama dua hari, 10-11 September 2017 itu akan menghasilkan Deklarasi Astana. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika