REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Padang didatangi sejumlah perwakilan dari organisasi masyarakat (Ormas) yang menamakan diri Forum Masyarakat Minangkabau (FMM), Selasa (19/9) siang. Perwakilan FMM ingin mengklarifikasi posisi LBH Padang terkait rusuh yang sempat terjadi di kantor YLBHI di Jakarta pada Ahad (18/9) lalu yang dikaitkan dengan komunisme.
Perwakilan FMM sempat melakukan diskusi dengan direktur LBH Kota Padang selama kurang lebih satu jam. Beberapa poin pembahasan adalah keterkaitan LBH Kota Padang dengan YLBHI di Jakarta dan apakah LBH Kota Padang juga sejalan dengan YLBHI yang sempat diisukan mendukung kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Ketua FMM, Irfianda Abidin, mengungkapkan klarifikasi secara langsung kepada LBH Kota Padang ini penting dilakukan untuk meminta ketegasan untuk menolak keberadaan bibit-bibit PKI di Kota Padang. Ia menilai, pola pengembangan sel-sel PKI ini mulai dilakukan secara senyap di Indonesia.
"Karena September tinggal hitungan hari kami ingin pastikan LBH Padang ini, apakah mendukung tindakan LBH Jakarta atau seperti apa," ujar Irfianda usai melakukan diskusi dengan pengurus LBH Kota Padang, Selasa (19/9).
Irfianda mengapresiasi sikap LBH Padang yang terbuka untuk melakukan dialog. Meski begitu ia tetap menuntut sikap tegas LBH Padang untuk menolak keberadaan PKI di Tanah Minang. Rencananya sebagai aksi lanjutan, FMM akan mengadakan tabligh akbar yang akan dihadiri dua tokoh TNI yakni Kivlan Zein dan Prabowo. Gelaran tabligh akbar tersebut akan diisi dengan orasi dukungan untuk Etnis Rohingya sekaligus kajian untuk menolak bangkitnya PKI.
"Kami akan follow up, kalau diperluas dalam diskusi ilmiah kami akan datang. Karena kami melihat indikasi (upaya menghidupkan PKI) sudah ada," kata Irfianda.
Ia juga mendukung rencana sejumlah pihak untuk memutar kembali film G30S/PKI kepada masyarakat umum. Menurutnya, cara tersebut merupakan upaya untuk memberi gambaran kekejaman PKI di masa lalu.
"Karena itu memberikan penjelasan ke anak cucu bahwa itu pernah terjadi," katanya.
Sementara itu, Direktur LBH Kota Padang Era Purnama Sari menyampaikan apresiasinya kepada FMM yang menginisiasi adanya ruang diskusi dengannya. Era menilai, kegiatan seperti ini lebih baik ketimbang langsung menelan mentah-mentah isu atau kabar yang belum tentu kebenarannya. Menurutnya, meski LBH Kota Padang terafiliasi dengan YLBHI di Jakarta, namun secara prinsip ia menegaskan LBH berdiri di atas visi untuk mendukung masyarakat miskin dan tertindas, tanpa berpihak pada golongan, agama, politik, atau etnis tertentu.
"Kami mengabdikan diri untuk visi kami bahwa LBH melayani untuk masyarakat miskin dan tertindas bukan untuk golongan tertentu. Prinsipnya seperti itu," ujar Era.
Sebelumnya, kericuhan sempat terjadi di kantor YLBHI Jakarta saat digelar kegiatan musik berjuluk 'Asik-Asik Aksi' pada Ahad (18/9). Lantaran kabar yang cepat menyebar, sekelompok orang menyambangi YLBHI Jakarta dan meminta agar acara musik tersebut dibubarkan.
Alasannya, acara tersebut dianggap sebagai acara mendukung partai komunis Indonesia (PKI). Bentrokan sempat terjadi dalam upaya pembubaran masa aksi yang merangsek masuk ke dalam kantor YLBHI. Meski begitu, pihak YLBHI menegaskan bahwa acara musik tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan komunisme.
Pascabentrokan, polisi mengamankan 22 orang dari massa yang hadir. Diduga, 22 orang tersebut sebagai biang kerok yang memicu ketegangan dan memprovokasi massa. Hingga kini, polisi masih melakukan pemeriksaan kepada 22 orang di Polres Metro Jakarta Pusat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika