REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemilihan gubernur Jabar baal digelar pada 2018. Pemprov Jabar pun sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,6 tiliun untuk hajat demokrasi terebut.
"Pembiayaan sudah siap baik dari Provinsi maupun Kabupaten dan Kota. Kalau ada dari Kabupaten atau Kota yang kurang kita akan minta merevisi APBD yang bersangkutan karena yang paling penting adalah lancar pelaksanaannya dan aman," kata Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Selasa (19/9).
Terkait dana untuk Pilkada pemilihan gubernur/wakil gubernur Jabar sendiri, kata dia, Pemprov Jabar telah menganggarkan sebesar 1,6 Triliun. Dana tersebut sudah termasuk dana pengamanan yang nanti akan diserahkan ke Polda Jabar, Polda Metro Jaya, Kodam III Siliwangi dan Kodam Jaya.
"Dana keamanan itu kan untuk mengamankan jangan sampai nanti ada kejadian gara-gara dana keamanan kurang," katanya.
Untuk keamanan, menurut Aher, Pemprov Jabar berpikirnya di atas situasi. Kalau situasi di prediksi sedang, maka akan disiapkan keamanan tinggi. "Kalau rendah, kita sedang. Kalau tinggi, kita tiga kali lipat lebih tinggi," katanya.
Aher menjelaskan, dari Rp 1,6 Triliun itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar mendaptkan dana sharing sebesar Rp 1,169 triliun, Bawaslu Jabar Rp 322,6 miliar, Polda Jabar Rp 174,5 miliar, Polda Metro Jaya Rp 22,15 miliar, Kodam III Siliwangi Rp 26,372 miliar dan Kodam Jaya Rp 2.89 miliar.
Melihat pada Pilkada sebelumnya jumlah pemilih di jabar mencapai 63 persen, Aher optimis, tahun ini jumlah tersebut akan bertambah dengan terus gencar melakukan sosialisasi ke tiap daerah.
"Harapannya, kami ingin apalagi para pemilih pemula kan terdidik. Kita minta supaya menggunakan hak-nya dengan baik. Pilih sesuai hati nurani," kata Aher.
Dikatakan Aher, pemilih pemula itu adalah mereka yang berasala dari generasi gadget. Karena itu, nanti pendekatan sosialisasinya pendekatan milenia juga melalui teknologi informasi. N Arie Lukihardianti
Ikuti Whatsapp Channel Republika