REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens menilai pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait adanya institusi nonmiliter yang memesan 5.000 pucuk senjata api (senpi) telah menimbulkan guncangan. Turbulensi itu tak terhindarkan karena isu ini langsung berkaitan dengan rasa aman masyarakat, apalagi tahun politik 2019 sudah di depan mata.
"Untuk meredam tensi dari persoalan ini, ada baiknya Presiden Jokowi mengundang sekaligus Panglima TNI, Kepala BIN, dan Kapolri dalam rapat tertutup dan terbatas untuk mencari jalan keluar yang bijak dan efektif terkait isu senjata inim" kata Boni melalui keterangannya, Senin (25/9).
Perhatian utama saat ini, menurut Boni, adalah bagaimana menjamin rasa aman publik. Karena, kelompok yang ingin merusak NKRI menghendaki situasi yang tidak aman sebagai prasyarat untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintahan yang sah.
Sebagai penjaga NKRI, TNI, BIN, dan Polri harus bergandengan tangan dan berdiri di depan memberi jaminan keamanan bagi seluruh komponen bangsa dan negara. "Selama ini kan koordinasi itu berjalan baik seperti dalam mengamankan Pilkada 2017," kata Boni.
Dia menilai, maksud Panglima TNI tentu baik. Dengan menyatakan adanya masalah ini, Gatot ingin mengungkapkan kegusaran hatinya terhadap situasi keamanan negara dan supaya ada langkah untuk mengantisipasi kemungkinan yang buruk itu.
Namun, kata dia, alangkah bijaknya bila masalah ini tidak sampai ke publik, tetapi cukup berhenti di kalangan elite saja. Biarkan para petinggi di institusi keamanan dan institusi intelijen berkoordinasi mengidentifikasi masalah, mencari tahu institusi apa yang memesan senjata tersebut, dan apa tujuan pembelian senjata tersebut.
'Tetapi karena bola panas ini sudah terlanjur menggelinding ke ruang publik, maka investigasi resmi harus dilakukan. Dengan syarat bahwa investigasi itu dilakukan secara transparan oleh tim independen yang tidak terikat dengan kepentingan politik tertentu," kata relawan Jokowi dan mantan anggota dewan pengawas Antara itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika